Sidang Ahok, Pendapat Ahli Linguistik Pertegas Posisi Hukum Positif Negara

Sidang Ahok, Pendapat Ahli Linguistik Pertegas Posisi Hukum Positif Negara
Ahli Linguistik dari Universitas Indonesia (UI), Rahayu Surtiati Hidayat, di sidang Ahok, Selasa (21/3/2017). (Foto:Harian Terbit)

Jakarta, INDONEWS.ID – Tim Kuasa Hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadirkan ahli Linguistik dari Universitas Indonesia, Rahayu Surtiati Hidayat, dalam sidang ke-15 kasus dugaan penodaan agama, di Auditorium Kementerian Pertanian, Selasa (21/3/2017) lalu.

Dalam keterangannya, Rahayu menyatakan pernyataan Ahok, terutama dalam kalimat “dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51”, tidak termasuk ketegori penodaan agama.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mengatakan, keterangan Rahayu tersebut justru memperkuat dan mempertegas posisi hukum positif negara sebagai satu-satunya syarat pencalonan seseorang menduduki jabatan publik, dan bukan syarat lain, seperti agama.

“Pernyataan Ahok bahwa Al-Maidah 51 dipakai orang untuk membohongi sangat kontekstual, bahkan terdapat relasi yang sangat kuat atau koheren telah mempertegas posisi hukum postif negara. Dalam konteks Ahok sebagai warga negara Indonesia dan beberapa kali menjadi Penyelenggara Negara, di bidang eksekutif maupun legislatif, maka Ahok tahu betul atauran-aturan hukum positif yang mengatur tentang sayarat untuk menjadi seorang calon dan syarat pencalonan seorang Gubernur/Bupati/Walikota,” ujar Petrus, yang juga advokat Peradi ini melakui siaran pers di Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Petrus mengatakan, pendapat ahli Rahayu tersebut sangat tepat dan koheren dengan pernyataan Ahok bahwa tidak ada niat sedikitpun untuk menista Al Maidah 51, apalagi surat tersebut merupakan ayat suci yang harus dihormati oleh siapapun juga.

Petrus mengatakan, Ahok sudah memiliki pengalaman bahwa pencalonannya sebagai pejabat publik, baik di legislatif maupun eksekutif, tidak bisa dihalang-halangi oleh aturan di luar hukum positif. Bahkan, hukum positif yang berlaku sama sekali tidak melarang seorang warga Indonesia non muslim, untuk menjadi Gubernur, Bupati, Walikota dan anggota DPR.

Menurut Petrus, berbagai daerah di Indonesia telah memiliki fakta empiris bahwa seorang non muslim bisa menjadi pejabat publik. Dia mencontohkan Cornelis yang menjadi Gubernur di Kalimantan Barat, dan Teras Narang di Kalimantan Tengah. Selain itu, FX. Hadi Rudyatmo, seorang pemeluk agama Katolik, menjadi Wali Kota Solo. Sebelumnya, Hadi Rudyatmo mendampingi Joko Widodo sebagai Wali Kota Solo. Para tokoh nom muslim tersebut terpilih dan diterima oleh warga di daerahnya, yang notabene mayoritas memeluk agama Islam.

Petrus juga menyebutkan, sejumlah produk undang-undang justru tidak pernah mensyaratkan agama seseorang, untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik.

Undang-undang Pemerintahan Daerah, UU Pilkada dan UU Penyelenggara Pemilu misalnya tidak menyebutkan syarat agama seseorang untuk menjadi kepala daerah dan penyelenggara pemilu.

“Begitu pula dengan Mahkamah Konstitusi/MK dan Mahkamah Agung/MA dalam berbagai putusannya pada setiap sengketa Pilkada atau sengketa pemkazulan, tidak pernah dalam putusannya baik menerima, mengabulkan ataupun menolak sengketa hasil pilkada atau pemakzulan seorang Gubernur/Bupati/Walikota, karena alasan Surat Al-Maidah ayat 51atau hanya karena yang bersangkutan beragama non muslim di daerah yang penduduknya mayoritas muslim,” ujar Petrus.
“Karena itu ketika ada politisi, oknum pejabat atau siapapun yang menggunakan Surat Al-Maidah ayat 51 untuk menghalang-halangi seorang non muslim sebagai calon pemimpin, entah di Jakarta atau di daerah lain, maka sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok wajib menyatakan hal-hal faktual yang dialaminya sebagai bentuk pendidikan politik,” tambahnya.

Karena itu, kata Petrus, pendapat Rahayu dalam sidang Ahok tersebut patut diapresiasi, karena hanya menggunakan hukum positif sebagai parameter dan syarat pencalonan seseorang sebagai pejabat publik.

“Dengan demikian, pendapat ahli Rahayu bahwa pernyataan Ahok bukan merupakan penistaan agama harus diapresiasi karena parameter yang digunakan oleh Ahok dan Negara atau siapapun sebagai pemimpin pemerintahan adalah UU sebagai hukum nasional yang merupakan hukum positif, bukan kepada hukum Islam atau hukum agama lainnya,” ujarnya. (Very)