Tolak Hadirkan Miryam S Haryani, KPK Dinilai Langgar Konstitusi

Miryam S. Haryani (ist)

Jakarta, INDONEWS.ID – KPK patut diduga melanggar etika dan konstitusi ketika menolak permintaan Pansus untuk menghadirkan Miryam S Haryani dalam Rapat Pansus pada Senin (19/6/2917) besok. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqulhadi.

Menurut Taufiqulhadi, secara etika telah menimbulkan tanda tanya besar kenapa KPK menolak sekadar menghadirkan Miryam ke Pansus Angket.”KPK sama sekali tidak punya dasar untuk menolak permintaan Pansus Hak Angket. Jika menolak, itu melanggar etika dan konstitusi,” kata Taufiqulhadi di Jakarta, Minggu (18/6/2017).

Taufiqulhadi menjelaskan, pansus tidak akan mempersoalkan urusan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), namun ingin mengonfirmasi saja apakah benar Miryam yang menulis surat yang terakhir.

Taufiqulhadi menilai sebenarnya secara etika mudah ditebak, jika KPK bersikukuh menolak permintaan Pansus maka itu berarti KPK tidak memiliki rasa percaya diri. Menurutnya, alasan KPK tidak memiliki rasa percaya diri karena insitusi itu tidak yakin benar, padahal etika itu di atas norma hukum.

Berkaitan dengan konstitusi Taufik menjelaskan, Hak Angket jelas merupakan amanah konsitusi, bukan sekedar UU. “Jika KPK menolak, berarti KPK menentang amanah konsitusi RI. Sebuah lembaga yang menentang konstitusi, sebetulnya lembaga tersebut tidak berhak hidup di Indonesia,”ujarnya. (hdr)