Siapkah Kita Perang

Jakarta, INDONEWS.ID - Menghadapi covid 19 ibarat kita memasuki mandala perang. Musuhnya tidak kelihatan. Tapi daya rusaknya luar biasa. Korban berjatuhan. Bukan hanya manusia. Tapi juga ekonomi dibuat lumpuh. Kita tidak tahu berapa lama perang ini akan berlangsung. Semakin lama masa perang semakin besar sumberdaya yg harus disiapkan. Biasa disebut logistik.

Dalam menghadapi sebuah peperangan, kesiapan logistik selalu menjadi titik pangkal menyusun rencana operasi. Dari situ dimulai menghitung berapa pasukan yg bisa digerakkan dan berapa lama peperangan bisa dijalankan. 

Begitulah seharusnya kita menghadapi perang terhadap covid 19. Kita harus menghitung berapa anggaran yg disiapkan untuk mendukung rencana operasi. Anggaran itu terutama untuk menggerakkan tenaga medis. Mereka ibarat pasukan infantri yg langsung berhadapan dgn PDP. Untuk menyiapkan APD sbg alat utama pertahanan diri bagi tenaga medis. Untuk memaksimalkan kesiapan rumah sakit khusus dgn ruang isolasi. 

Anggaran yg lebih besar lagi dibutuhkan untuk mengatasi dampak non medis. Mereka adalah orang miskin dan rentan miskin. Para pekerja informal yg pendapatan hariannya habis untuk dikonsumsi hari itu juga. Para buruh lepas. Kuli angkut. Pengemudi Ojol. Sopir angkot dan AKAP. Dan banyak lagi yg harus menganggur, kehilangan pekerjaan dan jatuh kian miskin. Buat mereka ini, negara harus hadir. Menyediakan sembako dan BLT. Negara tidak boleh lepas tangan membiarkan mereka mati kelaparan. Pendeknya, negara tidak boleh kalah menghadapi covid 19. 

Maka kuncinya ada pada anggaran. Hentikan semua proyek pembangunan gedung. Hentikan pembangunan infrastruktur. Stop perjalanan dinas. 
Selain itu, anggaran pilkada juga dapat digunakan utk peperangan ini. Dalam rapat kerja di Komisi II (30/3), disepakati menunda pilkada serentak 2020. Daerah2 yg akan pilkada sudah menganggarkan biaya pilkada di APBD masing2. 

Anggaran yg sudah terlanjur dialokasikan utk berbagai kegiatan tersebut harus direlokasi demi memenangkan peperangan. 

Dari data yg ada, saat ini pemerintah menyediakan dana "hanya" Rp 62 T. Jumlah yg menurut saya sangat jauh dari cukup. Ada info, anggaran itu akan ditambah menjadi sekitar Rp 300 T. Inipun masih kecil dibandingkan dgn anggaran yg disediakan oleh Malaysia (Rp 920 T). Padahal luas wilayah dan jumlah penduduknya berkali lipat lebih kecil dari Indonesia. Adapun Singapura yg hanya seluas Jakarta menyediakan dana (Rp 505,5 T). 

Selain anggaran, negara juga harus tegas membatasi pergerakan orang. Karena covid 19 mewabah lewat manusia. Maka kontak antar manusia secara maksimal harus dikurangi. 

Dari informasi media, diketahui bhw puluhan ribu warga Jakarta telah meninggalkan Jakarta. Mereka kembali ke kampung halamannya. Ini tentu sangat riskan. Karena Jakarta adalah zona merah dgn ODP, PDP dan korban meninggal. Tertinggi di Indonesia. Mereka yg mudik tidak ada jaminan bebas dari covid 19. Bahkan patut diduga mereka adalah carier. Pembawa virus ke kampung halamannya. 

Jika pergerakan rakyat Indonesia tetap berlangsug masif, maka dapat di duga, perang dgn segala konsekwensinya ini akan berlangsung lama. Ngeri.(penulis Ketua DPP NasDem Bidang Hubungan Eksekutif Luthfi A. Mutty)