BPP Kemendagri: Indeks Inovasi Daerah Dorong Daya Saing dan Peningkatan Pelayanan Publik

Jakarta, INDONEWS.ID - Pelaksana tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), Agus Fatoni, menjelaskan pemerintah terus mendorong agar pemerintah daerah meningkatkan inovasinya. Salah satunya seperti yang dilakukan BPP Kemendagri dengan membangun indeks inovasi daerah.

Indeks inovasi daerah, menurut Agus Fatoni, dapat dilakukan dengan menggunakan data-data yang jelas sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, publik dapat mengetahui perkembangan dan kemajuan sebuah daerah.

"Dalam penilaiannya, semua berbasis elektronik berdasarkan pada data yang diinput. Selain itu, proses penilaiannya juga melibatkan kementerian dan lembaga terkait, NGO, akademisi dan wartawan," kata Fatoni saat menjadi narasumber diskusi ihwal penilaian indeks inovasi daerah dan peran pemerintah dalam membangun ekosistem inovasi, yang digelar Pemerintah Kota Pekanbaru secara virtual, Rabu (8/07/2020) kemarin.

Fatoni menjelaskan, pengukuran indeks inovasi daerah bertujuan untuk memacu pemerintah daerah agar terus berinovasi dengan memanfaatkan data yang jelas.

Pengisian indeks ini mudah dilakukan dan dapat diakses oleh semua pemerintah daerah. Bagi daerah yang dinilai inovatif akan diberikan penghargaan Innovative Goverment Award (IGA), sekaligus diberikan dana insentif daerah (DID).

Dalam pengukurannya, indeks inovasi daerah mengacu pada 35 indikator. Jumlah ini terbagi ke dalam dua aspek, yaitu 14 indikator merujuk pada satuan pemerintah daerah, serta 21 indikator satuan inovasi.

Indikator satuan pemerintah daerah bersifat umum, yaitu berisi data visi, misi, kelembagaan, jumlah inovasi dan sebagainya. Sedangkan, indikator satuan inovasi, lebih mengarah pada pengukuran kualitas serta dampak inovasi yang dilakukan daerah.

Di antaranya, adanya payung hukum, agenda bimbingan teknis, informasi mengenai layanan, jajak pendapat masyarakat, dan beberapa data lainnya.

Mengacu data pengisian indeks inovasi daerah pada 2019, dari seluruh pemerintah daerah baru ada 252 yang mengisi inovasinya ke dalam sistem. Masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mengisi data, menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan.

Sebab, melalui data tersebut, bakal diketahui kondisi inovasi di seluruh daerah, dan memudahkan pemerintah pusat melakukan pembinaan. Karena itu, Fatoni mengajak agar seluruh pemerintah daerah mengisi indeks tersebut.

"Sudah semestinya pemerintah daerah memberikan perhatian. Karena akan berdampak pada peringkat daerah nantinya,” ujarnya.

Di sisi lain, Fatoni mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan inovasinya. Dirinya berharap, Kota Pekanbaru dapat terus berkomitmen untuk mewujudkan daerah terinovatif.

Selain Plt. Kepala BPP Kemendagri, narasumber lainnya yakni Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, serta Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Provinsi Riau, Teguh Setiadi.

Kegiatan ini melibatkan peserta dari berbagai kalangan, yakni organisasi perangkat daerah Kota Pekanbaru, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), komunitas inovatif, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan pemuda, serta pimpinan perusahaan daerah dan swasta.*