Nasional

Kapolri Minta Jajaran Selektif Terima Laporan Soal UU ITE, Rizal Ramli: Harus Diikuti dengan Revisi UU

Oleh : very - Selasa, 16/02/2021 19:18 WIB

Tokoh Nasional, Dr. Rizal Ramli. (Foto: Ist)

 

Jakarta, INDONEWS.ID -- Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pasal karet dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering kali digunakan untuk mengkriminalisasi pihak tertentu.

"Pasal-pasal yang dianggap karet di dalam UU ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melapor, atau lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan," kata Sigit, Senin (15/2).

Karena itu, dia memerintahkan kepada seluruh penyidik agar lebih selektif dalam menerima laporan masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE.

"Masalah UU ini juga menjadi catatan untuk ke depan betul-betul kami bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif dengan mengedepankan edukasi," ujar Kapolri.

Menanggapi pernyataan Kapolri tersebut, tokoh nasional yang juga ekonom senior Rizal Ramli mengapresiasi  pernyataan Kapolri itu. Hanya saja, kata mantan Menko Perekonomian itu, pernyataan tersebut mesti diikuti dengan revisi UU ITE yang bisa menangkal kejahatan finansial secara online.

“Pernyataan Kapolri bagus. Harus diikuti dengan revisi UU ITE, hanya untuk menangkal kejahatan finansial online,” ujarnya.

Catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), hingga Oktober 2020, ada sebanyak 10 peristiwa dan 14 orang yang diproses hukum karena mengkritik Presiden Jokowi Widodo.

Lalu dari 14 peristiwa, 25 orang diproses dengan obyek kritik kepolisiain, dan 4 peristiwa dengan 4 orang diproses karena mengkritik Pemda. Mereka diproses dengan penggunaan surat telegram Polri maupun UU ITE. (Very)

 

Loading...

Artikel Terkait