Jakarta, INDONEWS.ID - Asri Hadi (Pemred Indonews) bersaksi bagaimana pemerintah Indonesia sudah komitmen untuk memberantas narkoba secara tegas. Di jaman Presiden Soeharto, dengan Bakolak Inpres 71.
Kala itu leading sector-nya Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.
Saat reformasi terjadi, Soeharto digulingkan terjadi kekosongan institusi yang konsen mengatasi permasalahan narkoba.
“Untunglah, saat itu ada dari jurnalis-jurnalis berintegritas yang peduli nasib bangsa tergabung di NGO RIDMA Foundation, yang kala itu di bawah naungan Kordinasi LSM Bersama. Saat itu Mensenegnya Muladi. Para jurnalis ini menemui langsung Muladi, untuk Presiden Habibie membentuk badan yang mengurusi masalah narkoba, jangan sampai terjadi vakum,” ujar Asri Hadi, dalam wawancara VOA.
Di Voice Of America (VOA) ada segmen In Case You Missed It. Ini acara bincang-bincang dengan narasumber kredibel. Join conversation yang demikian digemari masyarakat Indonesia di Amerika Serikat dan luar negeri.
Menjadi narasumber juga S.S Budi Rahardjo, Ketua umum RIDMA Foundation yang hingga sekarang menjadi Ketua Forum Pimpinan Media Digital Indonesia. Asri Hadi dan Budi Jojo ini diwawancara dalam konteks HANI 2021, yang Dua nara sumber ini menjadi aktivis anti narkoba sejak Bakolak Inpres dan termasuk yang mendesak pemerintah untuk membentuk tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol.
Di kala Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) masih belum punya dana, peran LSM (NGO) sangat mensuport BKNN. Ini suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.
Ahwil Lutan, Jenderal polisi pertama yang mengepalai BKNN, yang saat diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri).
“Lewat media agains drugs HealthNews yang kemudian disuport dan diapresiasi UNODC kami mensuport kegiatan BKNN. Juga lewat media masing-masing mengedukasi masyarakat. Termasuk menginggatkan, mengkritik, jika ada aparat nakal bermain narkoba atau lokasi yang menjadi sarang narkoba,” tutur S.S Budi Rahardjo, yang juga Pemred majalah MATRA & CEO Eksekutif.
Asri Hadi dan Budi mensuport Ahwil Lutan ui agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Termasuk lagi-lagi, mendesak pemerintah agar BKNN jangan hanya sebagai badan koordinasi menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius.
Berhasil, mulai tahun 2003 BNN mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut. Para aktivis ini juga menjadi bagian dari BNN yang terus bergerak. Hanya saja, dua tahun belakangan BNN dikritik kembali, karena setelah mendapat anggaran besar tapi malah masuk zona nyaman.
BNN seakan jalan di tempat, seakan kalah pamor dengan satgas Merah Putih dari Kepolisian RI, yang tanggapan dan kinerjanya luar biasa. Sementara itu ada momen, DPR RI mengusulkan BNN dibubarkan saja, karena tangkapan kalah banyak dengan tim satgas kepolisian RI yang membuat kita terperangah.
Berita di media massa ke masyararakat disuguhi bukan prestasi BNN, tapi dengan oknum BNN jual barang bukti hingga “menghilangkan” uang transaksi yang disita.
“Mewakili masyarakat, kami berharap banyak dengan Kepala BNN yang baru, Komjen Petrus Golose,” masih pendapat pria yang dipanggil Jojo yang berharap BNN melibatkan kembali aktivis NGO dari media yang konsen bahaya narkoba, untuk kembali bergandeng tangan melawan bandar.
“Melakukan empowering (memberdayakan) bersama-sama dengan stakeholder terkait tentang bagaimana menanggulangi Narkotika. Kami dukung,” Asri Hadi yang Bersama Budi mengusulkan program Desa Cegah Narkoba.
Ide untuk mengaktifkan pos kamling hingga aplikasi digital untuk memberi info ke BNN terhadap kerja bandar narkoba, sudah diusulkan tapi kalah cepat dengan bandar narkoba yang terus bergerak walau di masa pandemic covid-19 saat ini.
Budi yang merupakan Ketua LSM RIDMA Foundatin dan Asri Hadi dari pengurus LSM Bersama cegah narkoba, terus bergerak memberi edukasi ke masyarakat. “Jangan lengah, di suasana pandemi, bandar terus mencari cara memasarkan barang narkoba,” ujar para pemred itu.