Akhiri Tugas, Dubes Djumala Temui Pimpinan Organisasi Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir

Wina, INDONEWS.ID - Jelang akhir masa jabatannya sebagai Wakil tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya di Wina, Dubes Darmansjah Djumala temui pimpinan tertinggi Organisasi  Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir, Dr. Robert Floyd,  (29/9) setelah sebelumnya bertemu dengan Direktur Jenderal Badan Energi Atom Dunia (IAEA) (27/9). Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir (CTBT) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya  penghapusan total senjata nuklir

“Indonesia berkepentingan dorong negara-negara untuk ratifikasi Traktat ini agar dapat segera diberlakukan,” tegas Dubes Djumala. Dua puluh lima tahun sejak disepakati, Traktat ini masih belum diberlakukan karena masih memerlukan ratifikasi oleh delapan negara yang memiliki kemampuan nuklir. Indonesia sendiri telah ratifikasi CTBT pada tahun 2011. 

Dalam pertemuan tatap muka ini, Dr. Floyd sampaikan perkembangan Konferensi Artikel XIV 2021 yang berlangsung tanggal 23-24 September lalu untuk mendorong ratifikasi agar CTBT dapat segera diberlakukan (entry into force) dan meminta Indonesia dapat membantu mendorong ratifikasi di negara-negara di Kawasan agar universalisasi CTBT dapat terwujud. 

Selain berpamitan, Dubes Djumala juga sampaikan agar program pembangunan kapasitas  dan pelatihan yang dilakukan organisasi ini kepada negara berkembang, termasuk Indonesia, terus dilanjutkan. Dalam pertemuan dengan Executive Secretary CTBTO tersebut, Dubes Indonesia juga sampaikan bahwa pelatihan bagi para ilmuwan dan operator fasilitas deteksi ledakan nuklir sangat penting untuk dukung rezim verifikasi CTBT. Terlebih, sambung Djumala, Indonesia memiliki 6 fasilitas monitoring yang telah disertifikasi oleh Sekretariat CTBT, yaitu di  Sorong, Jayapura, Baumata, Kappang, Parapat dan Lembang.  

 CTBTO merupakan organisasi yang bermarkas di Wina, Austria, yang dibentuk untuk mewujudkan tujuan Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir. Sebuah Komisi Persiapan dibentuk tahun 1996 untuk meletakkan dasar dan membangun rezim verifikasi global untuk memonitor kepatuhan atas Traktat ini. Dr. Robert Floyd yang berasal dari Australia mulai menjabat sebagai pimpinan organisasi ini sejak 1 Agustus 2021. Hingga saat ini, 185 negara telah menandatangani Traktat tersebut dan 170 di antaranya telah meratifikasinya. (Lka)