Nasional

Rizal Ramli: Lawan Klub `Oligarki United` Rakyat Harus Bentuk `People United`

Oleh : very - Minggu, 28/11/2021 20:59 WIB

Rizal Ramli dalam dialog Radio Bravos bertajuk

Jakarta, INDONEWS.ID --- Aktivis Pergerakan Dr Rizal Ramli mengatakan di Indonesia saat ini sudah terbentuk klub sepak bola yang disebutnya dengan “Oligarki United”. Klub sepak bola ini yang mengontrol seluruh kekuasaan yang ada bahkan ketiga lembaga negara yang ada, yaitu Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif.

Ekonom senior ini mengatakan oligarki united itulah yang mengontrol jalannya kekuasaan sehingga tidak ada lagi yang namanya trias politica.

“Akhir-akhir ini di Indonesia sudah terbentuk kelompok klub sepak bola yang disebut dengan oligarki united, yang mengontrol eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi tidak ada trias politica lagi, dimana ketiga lembaga tersebut bisa saling mengontrol. Jadi Indonesia hanya dikontrol oleh segelintir pejabat, dan konco-konconya untuk kepentingan mereka sendiri. Karena itu, kita, rakyat Indonesia, saat ini harus membentuk sebuah klub sepak bola lain yang disebut dengan people united,” ujar Rizal Ramli dalam dialog Radio Bravos bertajuk "Roadmap Pilpres 2024 : PolsterRp dan BuzzerRp Menipu Rakyat Membajak Demokrasi" di Jakarta, Sabtu (27/11).

Mantan Menko Perekonomian itu mengatakan, pemilu 2024 masih menyisahkan waktu 2 tahun lagi. Namun para para oligarki tersebut sudah mulai memunculkan para calon presiden pilihan mereka.

Para capres itu, katanya, meniru cara pencapresan yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada pemilu 2014 lalu. “Mereka itu (capres) menurut saya tampil dengan meniru strategi Jokowi pada tahun 2014 lalu,” ujarnya.

Strategi pertama, kata Rizal Ramli, yaitu terus diberitakan di media. Dia mengatakan, walaupun berita itu tidak ada isinya tapi setiap hari media dibombardir dengan berita terkait sang tokoh tersebut. Hal itu karena, katanya, media yang bersangkutan sudah dikontrak oleh para cukong agar terus memberitakan sang tokoh tersebut.

“Kalau kita melihat Jokowi pada pilpres 2024 juga sering begitu. Semua hal walaupun yang ecek-ecek selalu diberitakan sampai-sampai misalnya pernyataan ‘Aku Ora Mikir’ menjadi headline di media massa. Nah, hal seperti ini tidak akan muncul di negara Amerika Serikat atau negara Eropa lainnya,” tuturnya.

Kedua, menggunakan perusahaan pollster untuk melakukan survei sehingga mendongkrak calon yang diinginkan.

Misalnya dulu Mba Mega (Megawati Soekarnoputri) dan Mas Taufik (Taufik Kiemas, almarhum) tidak setuju dengan pencalonan Jokowi sebagai calon presiden. Namun, 9 perusahaan pollster selalu memenangkan Jokowi dalam surveinya. Kesembilan perusahaan pollster itu mengatakan bahwa jika Jokowi dipilih menjadi calon presiden maka dia akan menang.

Kedua, jika PDI Perjuangan memilih Jokowi menjadi capres maka PDIP akan memperoleh Jokowi effek yaitu naik dari 18 persen menjadi 35 persen. Mula-mulanya Megawati tidak percaya, namun karena kesembilan pollster itu mendatangi Teuku Umar akhirnya PDIP memutuskan mencalonkan Jokowi sebagai capres.

Rizal Ramli mengatakan, Jokowi memang terbukti menang dalam pemilihan presiden, namun PDIP tidak mendapatkan efek Jokowi yang besar. PDIP hanya naik dari 18 persen menjadi 19 persen lebih.

“Jadi yang dilakukan oleh pollster itu adalah penipuan besar melalui manipulasi perkiraan terutama terkait dengan suara PDIP. Jadi sebetulnya perusahaan tersebut adalah perusahaan penipuan karena tidak benar adanya Jokowi effeck. Karena itu, perusahaan itu kita ganti sekarang dengan menyebutnya sebagai perusahaan pollsterupiah,” kata Rizal Ramli.

 

 

(Dialog mas Gigin dengan Bang Rizal Ramli. Foto: Hasi tangkapan layar)

Selanjutnya waktu pilkada DKI Jakarta, Rizal Ramli mengatakan pada Presiden Jokowi agar jangan memilih Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi calon gubernur. Namun, Jokowi mengatakan bahwa hasil survei memenangkan Ahok. Namun kemudian ternyata Ahok itu kalah telak 15 persen.

“Jadi kekalahan Ahok sudah mencapai 9 kali margin of error. Kalau di AS, jika pollster salah memprediksi, maka dia sudah tidak terpakai di masyarakat. Namun, inilah kelas pollster kita yang sudah membajak demokrasi,” katanya.

Menurut Bang RR – sapaan Rizal Ramli - polling pertama itu muncul di Filipina pada saat pemilihan Presiden Ferdinand Marcos. Di sana polling itu memunculkan bahwa Marcos sudah tidak dikehendaki rakyatnya. Akhirnya Presiden Marcos tumbang.

 

Abaikan Track Record, Kepemimpinan dan Integritas Calon

Menurut Rizal Ramli, perusahaan polling di Indonesia memanfaatkan pengetahuan statistik untuk memanipulasi rakyat biasa. “Mereka setiap bulan mengeluarkan laporan hasil surveinya dengan mengabaikan independensi, track record mereka. Sehingga menjadi alat kampanye untuk perusahaan yang membayar,” katanya.

Hari-hari ini, perusahaan pollster tersebut sudah banyak meluncurkan hasil survei terkait calon presiden. Namun ironisnya, mereka mengabaikan persoalan track record, kepemimpinan, dan integritas sang calon.

Karena itu mereka mulai menggalang kekuatan media dengan melakukan kontrak. Misalnya dengan terus-menerus memunculkan berita tentang calon tertentu. Jadi media ini dipakai untuk memberitakan aktivitas sang calon secara terus menerus dan untuk memanipulasi pikiran dan perasaan rakyat.

Para oligarki tersebut juga membayar perusahaan pollster secara borongan. Sehingga tak heran survei terhadap calon mereka meningkat tajam.

“Jadi yang mereka lakukan itu betul-betul membajak demokrasi. Karena itu, kita harus katakan kepada publik bahwa jika menjadi pemimpin maka tidak hanya bermodalkan pencitraan, tapi harus dilihat track record, karakter, dan kemampuan leadership-nya. Jika tidak maka kita hanya akan mendaptkan pemimpin yang ecek-ecek, pemimpin yang KW-2 dan KW 3, dan ketika terpilih dia hanya menjadi boneka. Padahal ekonomi kita sudah sangat parah. Lantas mau dibawa ke mana bangsa ini,” pungkasnya. ***

Loading...

Artikel Terkait