Jakarta, INDONEWS.ID - Tanpa diplomasi hiruk pikuk, Arab Saudi dan Iran mencairkan kembali hubungan diplomatik yang sudah dibekukan selama 7 tahun. Pencairan hubungan diplomatik kedua negara itu dimediasi oleh China dalam suatu acara penandatanganan dokumen di Beijing, 10 Maret 2023. Dokumen yang ditandatangani oleh pejabat tinggi keamanan Iran, Ali Shamkhani, dan penasihat keamanan nasional Arab Saudi Musaed bin Mohammed Al-Aiban, selain memulihkan hubungan diplomatik, juga menyetujui pengaktifkan kembali perjanjian kerja sama keamanan tahun 2001, serta pakta lain sebelumnya tentang perdagangan, ekonomi dan investasi.
Arab Saudi mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara setelah demo massa menyerbu Kedutaan Arab Saudi di Teheran menyusul eksekusi hukuman mati terhadap ulama Syiah oleh Pemerintah Arab Saudi pada 2 Januri 2016. Perseteruan kedua negara sudah sejak lama dan semakin memburuk setelah meletus perang saudara di Suriah pada 2011 dan konflik di Yaman 2015. Dalam konflik di Suriah, Iran mendukung rezim Bashir Al-Asad, sementara Arab Saudi membantuk kelompok pemberontak. Dalam konflik di Yaman, Iran membantu minoritas Syiah, Houthi, memberontak kepada pemerintah dan menduduki ibukota Sanaa. Arab Saudi sebaliknya mendukung pemerintah yang digulingkan.
Menanggapi perubahan geo-politik di kawasan Timur Tengah ini, Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala mengatakan pemulihan hubungan diplomatik kedua negara itu memberikan secercah harapan bagi stabilitas di kawasan Timur Tengah. Ditekankan oleh Dr. Djumala, dalam fatsun diplomasi, membuka hubungan diplomatik yang sempat dibekukan sekian lama setidaknya dapat dimaknai sebagai “membuka pintu komunikasi”. Komunikasi adalah langkah pertama dalam penyelesaian konflik secara damai.
Lebih lanjut dikatakan Dr. Djumala bahwa Arab Saudi dan Iran adalah 2 negara besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam pertarungan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dengan terbukanya pintu komunikasi, Dr. Djumala melihat adanya harapan diadakannya dialog antara kedua negara terkait konflik di Suriah dan Yaman.
Dr. Djumala secara khusus mengamati dua fenomena menarik dalam peristiwa rujuk Arab Saudi dan Iran. Pertama, jika ada dua negara Islam (meski beda aliran) membuka kembali hubungan diplomatik, itu peristiwa lumrah dalam jagad diplomasi dan politik internasional. Tapi tatkala rujuk diplomasi itu dimediasi oleh China, yang notabene secara ideologi (sosialis-komunis) berbeda secara diametral dengan ideologi kedua negara yang berseteru (Islam), hal itu membentangkan lansekap tafsir yang menarik.
”Setidaknya masyarakat internasional dihadapkan pada realitas politik global saat ini: betapa perbedaan ideologi tidak lagi menjadi hambatan bagi negara untuk bekerja sama. Bahkan untuk menjadi mediator sekalipun”. Kedua, Dr. Djumala menggaris-bawahi peran China sebagai mediator. Ini menunjukkan bahwa China semakin meneguhkan statusnya sebagai pemain politik dunia (global player). Sebagai negara kaya terkaya di dunia setelah AS, China semakin agresif dan asertif dalam mengartikulasikan kepentingan politik-ekonomi globalnya. “Tapi dunia masih perlu melihat apa dampak dari rujuk diplomatik ini. Dunia boleh berharap, dengan kekuatan ekonominya China bisa meredakan konflik dengan pendekatan rehabilitasi ekonomi yang rusak akibat perang”, tutup Dr. Djumala. (Lka)
TAGS : BPIP