Ambon, INDONEWS.ID - Ketua SETARA Institute Herdandi menyampaikan bahwa pemerintahan Jokowi-JK harus menjadi garda terdepan dalam menangkal gerakan intoleransi di Indonesia. Saat ini ada upaya sekelompok pihak yang ingin memecah-belah dan merusak keharmonisan hidup masyarakat. Di sisi lain, prasyarat memperkuat kemajemukan telah cukup tersedia.
“Di banyak tempat, hiruk pikuk deklarasi melawan intoleransi radikalisme juga telah dikumandangkan. Termasuk dalam pertemuan kita kali ini, suara-suara keprihatinan dan daftar harapan dikemukakan. Dengan kata lain, prasyarat memperkuat kemajemukan telah cukup tersedia. Hal yang dibutuhkan hari ini adalah pemandu orkestra penguatan toleransi yang memandu kerja-kerja penguatan toleransi,” kata Hendardi dalam salah satu sesi “International Interfaith Dialogue” di Wisma Gonzalo, Ambon, Jumat (17/11).
Dikatakan, pemerintah tentu saja harus berada di garda terdepan, tidak cukup hanya membuat daftar rencana tanpa tindakan nyata. Sejumlah langkah operasional harus segera disusun di seluruh kementerian atau lembaga plus pemerintahan daerah.
“Berbagai sumber daya yang ada di lingkungan pemerintahan harus digunakan untuk merawat kemajemukan,” tegasnya.
Para pendidik seperti guru, dosen dan tokoh agama dan tokoh masyarakat, kata Hendardi, merupakan elemen kunci yang juga dituntut peranannya untuk bersama-sama melakukan kerja nyata menghalau gerak dan laju politik penyeragaman.
“Sudah saatnya pemerintah Jokowi-JK mengambil langkah kongkrit untuk menindak setiap tindakan intoleran dengan menegakkan supermasi hukum dan konstitusi. Pemerintah harus mencegah berulangnya tindak pelanggaran terhadap kekebebasan memeluk agama,” ujar Hendardi.
Menurut Hendardi, isu-isu intoleransi saat ini bisa dipastikan merupakan medium transformasi intoleransi menjadi gerakan radikal. Terlihat belakangan ini kelompok-kelompok radikal memanfaatkan aksi-aksi intoleran untuk menunjukkan eksistensi mereka.
“Terorisme merupakan puncak dari gerakan radikal sehingga dalam memberantas aksi terorisme harus menangkal gerakan radikalisme. Menangani intoleransi bukan hanya akan membendung arus politik penyeragaman dan identitas, tetapi juga menangkal gerakan radikalisme,” kata dia.
Menurutnya, semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam 10-15 terakhir tidak lagi kokoh karena masyarakat tidak merawatnya dengan baik. Keberagaman mendapat tantangan serius dari kekuatan politik penyeragaman.
Hendardi juga mengatakan bahwa gerakan intoleran tidak hanya menyasar orang dewasa namun juga pemuda, remaja, bahkan anak-anak.
"Berdasarkan analisa SETARA Insititute, pada tahun 2016 di kalangan muda terjadi peningkatan gerakan intoleransi sebanyak 38,4 persen. Maka pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat harus bergerak dan merespon femonena ini,” kata dia.
Pela Gandong
Sementara itu, Ketua MPH PGI Pdt. Albertus Patty menyampaikan bahwa Pela Gandong (ikatan kekeluargaan) telah berhasil membuat masyarakat Ambon kembali hidup rukun antar umat beragama.
“Masyarakat Ambon telah berhasil bangkit dari pengalaman pahit. Pengalaman ini semakin mendewasakan dan mempererat hubungan antar umat beragama di kota Ambon, dan masyarakat Maluku secara umum,” kata dia.
Patty juga mengatakan bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan bagi generasi muda agar pemuda dapat mengimpelemantasikan nilai-nilai tersebut di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sedangkan Abidin Wakano yang mewakili PWNU Maluku menyampaikan bahwa pemimpin dari setiap lembaga agama di Maluku sepakat akan pentingnya menciptakan perdamaian dan menjalin kehidupan rukun antar umat beragama.
"Pela Gandong mengingatkan bahwa kita semua adalah basudara yang harus saling menjaga dan hidup bersama. Masyarakat saat ini sudah hidup dengan normal, dan kegiatan dialog lintas iman yang diikuti peserta dari berbagai organisasi dan agama yang berbeda menjadi salah satu cara untuk kita bisa saling mengenal satu sama lain. Saya berharap generasi muda dapat meneruskan nilai-nilai pela gandong ini," ujar Abidin.
International Interfaith Dialogue dilaksanakan di Ambon dari 16 sampai 19 November 2017. Peserta yang hadir berjumlah 150 orang dan berasal dari berbagai negara, daerah, dan organisasi seperti GMKI, HMI, PMII, IMM, PMKRI, dan lainnya. (Very)