INDONEWS.ID

  • Kamis, 04/01/2018 01:32 WIB
  • Partai Demokrat Minta Presiden Jokowi Lakukan Sesuatu Terkait Pilkada Kaltim

  • Oleh :
    • hendro
Partai Demokrat Minta Presiden Jokowi Lakukan Sesuatu Terkait Pilkada Kaltim
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan XII (istimewa)

 Jakarta, INDONEWS.ID-  Terkait dinamika Pilkada serentak 2018, Rabu (3/1/2018)malam, Partai Demokrat menggelar rapat tertutup.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan XII mengatakan, rapat yang dipimpin langsung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono  membahas beberapa hal yang dianggap penting. “Diantaranya  mengenai perlakuan parpol tertentu, yang diduga telah mengganggu para calon yang diusung partai Demokrat,”  kata Hinca.

Baca juga : Presiden Jokowi Bertemu Ribuan Nasabah Mekaar di Makassar

Hinca menjelaskan, salah satu wilayah yang dibahas adalah Pilgub Kalimantan Timur. Pihaknya, mendeteksi adanya `lobi-lobi culas` yang dilakukan parpol tertentu kepada bakal calon gubernur yang sudah diusung partai Demokrat.

Dua lobi yang dimaksud yakni kepada dua bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur yang diusung Demokrat, yakni Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang dan Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi.

Baca juga : Presiden Jokowi Dorong Penguatan Integrasi Ekonomi, Percepatan Transisi Energi dan Transformasi Digital dalam KTT Khusus ASEAN-Australia

"Perlakuan yang tidak adil adalah pada persiapan Pilkada Kalimantan Timur 2018. Bersama-sama, kami hadir di sini. Kader terbaik kami di Kaltim adalah wali kota Samarinda sekaligus ketua DPD Demokrat Kaltim, yang akan maju di Pilgub Kaltim berpasangan dengan saudara Rizal Effendi, wali kota Balikpapan," kata Hinca  di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat.

Hinca mengatakan, beberapa masalah ketidakadilan yang diterima Syaharie dan Rizal di Kaltim. Pertama,  ada parpol tertentu yang mencoba melobi Syahrie supaya berpasangan dengan kapolda Kaltim pada Pilgub Kaltim nanti. Bahkan, upaya lobi-lobi itu sampai delapan kali pertemuan.

Baca juga : Pemberian Pangkat Istimewa pada Prabowo, TPDI: Presiden Jokowi Tidak Pertimbangkan Rasa Keadilan Korban

"Pertama, kader kami saudara Syaharie Jaang dipanggil oleh parpol tertentu, dan diminta agar wakilnya adalah kapolda Kaltim yang saat ini. Padahal, wakilnya sudah ada, yakni Pak Rizal Effendi. Tentu secara etika politik, ini tidak baik kalau sudah berjalan," kata Hinca.

DPP Demokrat, menurut Hinca, meyakini bahwa Presiden Joko Widodo tidak mengetahui perlakuan yang tidak sepatutnya itu. Untuk itu, DPP Demokrat berharap Jokowi melakukan langkah-langkah agar pesta demokrasi ini tidak dicederai oknum-oknum tertentu.(hdr)

Artikel Terkait
Presiden Jokowi Bertemu Ribuan Nasabah Mekaar di Makassar
Presiden Jokowi Dorong Penguatan Integrasi Ekonomi, Percepatan Transisi Energi dan Transformasi Digital dalam KTT Khusus ASEAN-Australia
Pemberian Pangkat Istimewa pada Prabowo, TPDI: Presiden Jokowi Tidak Pertimbangkan Rasa Keadilan Korban
Artikel Terkini
Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi di Kemenkopolhukam Bahas Situasi di Papua dan Permasalahan Tanah di Sumsel
Cegah Perang yang Lebih Besar, Hikmahanto Sarankan Menlu Retno untuk Telepon Menlu Iran Agar Tidak Serang Balik Israel
Menakar Perayaan Idulfitri dengan Kearifan Lokal Secara Proporsional
Pj Bupati Maybrat Sidak Kantor Distrik Ayamaru Jaya, Ini yng Dijumpai
Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik, Menko Airlangga Berbincang Hangat dengan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas