Jakarta, INDONEWS.ID- Upaya kriminalisasi yang dialami calon kepala daerah dalam pilkada serentak 2018, yang dilakukan aparat kemanan dan lingkaran kekuasaan kerap terjadi. Demikian dikatakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Imam.
Menurut Shohibul, hal itu diketahuinya dari bakal calon kepala daerah asal papua yang diusung partainya, namun bukan kader partai PKS yakni Lukas Enembe.
Berdasarkan keterangan Lukas, kata Shohibul, dirinya kabarnya diintervensi oleh Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan pimpinan Bareskrim Polri dalam bentuk 16 poin kesepakatan yang ditandatangani oleh Enembe dalam suatu pertemuan di Jakarta.
"Secara langsung ke kader PKS belum dapat laporan. Tapi ada paslon yang diusung PKS yang sebetulnya kader Demokrat, Lukas Enembe. Beliau waktu itu datang dan ceritakan apa yang dialami. Secara langsung PKS tidak ada, tapi calon yang diusung ada," kata dia dalam konferensi pers acara Ikrar Pemenangan Calon Kepala Daerah PKS, di sebuah hotel dikawasan Pancoran Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2018).
Karena itu, Shohibul menghimbau agar aparat keamanan maupun pihak penguasa untuk tidak melakukan cara-cara yang zalim seperti itu. Pasalnya aparat keamanan maupun pemerintah harus menjaga kualitas demokrasi di negeri ini.
"Saya imbau khususnya aparat bertindak netral, demokrasi untuk dapat pemimpin yang terbaik, kecurangan ketidakjujuran tidak boleh. Itu saya kira komitmen kita bersama. Kami juga berharap, seperti ini tidak terulang, agar kita bisa berdemokrasi secara fair," ujarnya. (hdr)