INDONEWS.ID

  • Selasa, 23/01/2018 17:06 WIB
  • PAN: Indonesia Perlu UU Anti LGBT

  • Oleh :
    • hendro
PAN: Indonesia Perlu UU Anti LGBT
Ketua DPP PAN Yandri Susanto (istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong Indonesia memiliki undang-undang Anti Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT).

"Orang yang terkena atau terjangkit LGBT itu harus ditanggulangi atau disembuhkan. Maka negara harus hadir untuk menyediakan anggaran dalam rangka mengatasi supaya orang bisa sembuh, jadi perlu adanya Undang-Undang Anti-LGBT," kata Ketua DPP PAN  Yandri Susanto, di Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Baca juga : Perpres Publisher Rights Kunci Masa Depan Jurnalisme Berkualitas

Menurut Yandri,    larangan homoseksual yang ada di dalam Pasal 292 KUHP, memiliki kelemahan. Karena yang dapat dipidanakan hanya perbuatan homoseksual yang dilakukan antara seorang dewasa dengan seorang anak yang sejenis. Sedangkan perbuatan homoseks dua orang laki-laki atau lebih yang sudah dewasa tak dapat dijerat hukum pidana.

"Saat ini PAN mau memperluas tidak hanya sebatas hanya orang dewasa kepada anak tapi juga hubungan sesama orang dewasa baik itu perempuan maupun laki-laki itu juga harus dipidana," katanya.

Baca juga : Dewan Pakar BPIP: Akademisi Bisa Buka Wacana Keselarasan Sistem Pilpres dengan Sila ke-4 Pancasila

Yandri menjelaskan,  perluasan itu perlu dilakukan supaya penanggulangan untuk mengatasi LGBT benar-benar serius. Sebab memang tidak cukup jika hanya mencantumkan pidananya saja tapi perlu ada penyelesaian secara komprehensif. Dia mengatakan, tidak menutup kemungkinan selain penjara bisa penuh, setelah keluar dari tahanan bakal kambuh lagi. "Apalagi LGBT ini kan penyakit menular. Jadi harus ada panti rehabiltasi. Seperti halnya pecandu narkoba," ujar Yandri.(hdr)

Baca juga : Pemberian Pangkat Istimewa pada Prabowo, TPDI: Presiden Jokowi Tidak Pertimbangkan Rasa Keadilan Korban
Artikel Terkait
Perpres Publisher Rights Kunci Masa Depan Jurnalisme Berkualitas
Dewan Pakar BPIP: Akademisi Bisa Buka Wacana Keselarasan Sistem Pilpres dengan Sila ke-4 Pancasila
Pemberian Pangkat Istimewa pada Prabowo, TPDI: Presiden Jokowi Tidak Pertimbangkan Rasa Keadilan Korban
Artikel Terkini
Lonjakan Suara PSI Tak Masuk Akal, Koalisi Masyarakat Sipil: Masifkan Tenanan Publik untuk Hentikan Despotisme dan Dinasti Politik
BNPP Tingkatkan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Kepulauan Riau
Realese Single Album Kelima, Ry Hyori ingin `Bintang` Jadi Inspirasi banyak Orang
Menteri ATR/Kepala BPN: Selamat Ulang Tahun ke-62 Kopaska
Direktur Pol PP dan Linmas Kemendagri Hadiri Upacara Gelar Pasukan Memperingati HUT ke-74
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas