INDONEWS.ID

  • Rabu, 31/01/2018 20:18 WIB
  • Statemen Kapolri Terkait NU dan Muhammadiyah Harus Dilihat dari Konteksnya

  • Oleh :
    • very
Statemen Kapolri Terkait NU dan Muhammadiyah Harus Dilihat dari Konteksnya
Pengamat politik dari President University AS Hikam. (Foto: channel indonesia)

 

Jakarta, INDONEWS.ID - Beberapa hari ini publik diramaikan dengan beredarnya pernyataan Kapolri Jenderal Pol M. Tito Karnavian mengenai NU dan Muhammadiyah sebagai dua ormas pendiri NKRI. Dalam situasi saat ini pernyataan tersebut menjadi bahan perdebatan sekaligus amunisi pihak-pihak tertentu untuk memanaskan suasana politik Indonesia.

Baca juga : Mendagri Tito: Pemerintah Daerah Kunci Penanganan Bencana

Pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam berpenddapat bahwa statemen Kapolri itu harus dicermati bukan hanya dari sisi apa yang dikatakan tetapi juga konteksnya. 

“Jika mengikuti penjelasan dari KH Ma`ruf Amin, Ketua MUI yang sekaligus menjadi tuan rumah pada saat pidato tersebut, maka konteks pidato Kapolri adalah menyikapi dinamika ancaman kelompok-kelompok anti Pancasila dan NKRI pada dewasa ini,” ujar AS Hikam melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Baca juga : Mendagri Sebut Anggaran Daerah Terbatas, Penanganan Covid-19 Jadi Tidak Maksimal

Selanjutnya, mantan Menteri di era Presiden Gus Dur tersebut mengatakan bahwa dalam pandangan Kapolri, NU dan Muhammadiyah, adalah ormas yang konsisten. Jadi sesuai dengan hasil tabbayun yang dilakukan oleh Ketua MUI tersebut, konteks pidato itu bukan soal sejarah perjuangan ormas-ormas Islam dalam memerjuangkan berdirinya NKRI.

“Kalau masalah sejarah itu, Kapolri tentu sangat paham bahwa bukan hanya dua ornas Islam besar itu saja yang memiliki saham. Sedang pihak yang disebut ingin merontokkan NKRI, dalam konteks tersebut, tentunya adalah berbagai organisasi radikal yang mengusung ideologi radikal dari dalam maupun transnasional. Organisasi tersebut misalnya Al-Qaeda, JI, ISIS, NII, dan lainnya”, ujar dosen politik di berbagai perguruan tinggi tersebut.

Baca juga : Dinilai Hambat Proses Pemeriksaan Nurhadi, Koalisi Pemantau Peradilan Kecam Sikap MA

AS Hikam menambahkan bahwa pidato Kapolri tersebut dilakukan pada awal 2017 di ponpes milik KH. Ma`ruf Amien. Penjelasan Kapolri tersebut bisa dipertanggungjawabkan kesahihan dan validitasnya. Jika saat ini menuai kritik tentu bisa dijelaskan oleh Kapolri dengan gamblang dan jujur, untuk menunjukkan konteks dan arah yang dimaksudkan Kapolri pada saat pidato tersebut dilakukan.

“Tanpa mencermati teks dalam konteksnya maka bisa saja terjadi pemahaman dan penafsiran yang distortif terhadap suatu statemen. Itu sebabnya sangat tepat jika Kapolri bermaksud akan bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya ormas-ormas Islam, dan menjelaskannya secara terbuka, jujur, dan kontekstual,” pungkas peraih gelar doktor dari Universitas Hawaii di Manoa. (Very)

Artikel Terkait
Mendagri Tito: Pemerintah Daerah Kunci Penanganan Bencana
Mendagri Sebut Anggaran Daerah Terbatas, Penanganan Covid-19 Jadi Tidak Maksimal
Dinilai Hambat Proses Pemeriksaan Nurhadi, Koalisi Pemantau Peradilan Kecam Sikap MA
Artikel Terkini
Kabar Gembira! Vasaka Bali Launching Cluster Baru, Cicilan Hanya 800 Ribu
Mendagri Ajak Semua Pihak Lakukan Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19
Rizal Ramli, Mutiara Tak Ternilai yang Sayang Bila Tidak Dimanfaatkan Jokowi
Saleh Husin Pindah Gowes Ke Gunung dan Hutan Sejauh 51 Kilometer
PTP Nusantara VI Lakukan Optimalisasi Lahan di Areal Non-produktif
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
gandalf