Jakarta, INDONEWS.ID - Sepertinya rencana pemerintah menerapkan potongan zakat 2,5 persen bagi pegawai negeri sipil (PNS) muslim belum final. Pasalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum pernah diajak musyawarah oleh Kementerian Agama maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Menurut Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi, pihaknya belum bisa memberikan pendapat terkait rencana pemerintah tersebut, karena piaknya hingga saat ini belum diajak untuk membahasnya.
Zainut berpendapat, bahwa masalah zakat tidak hanya sekadar memungut dan mengumpulkan uang dari muzakki (orang yang berzakat). Namun, menyangkut juga tentang siapa saja PNS yang terkena kewajiban zakat, berapa batas nishab dari gaji/pendapatan yang dikenakan wajib zakat.
“Apakah sifatnya mandatory (wajib) atau foluntary (sukarela) dan bagaimana tasharruf (penyaluran, distribusi) zakat tersebut,” kata Zainut dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Kamis (8/2/2018).
Zainut menjelaskan, ibadah zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain untuk melaksanakan perintah Allah, tujuan pensyariatan zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini.
"MUI setuju potensi zakat harus lebih dioptimalkan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahan umat Islam. Namun kami mengharapkan dalam pelaksanaannya harus melalui sebuah perencanaan yang baik, kesiapan institusi zakat (BAZNAS) yang profesional, kapabel dan akuntabel,"ungkapnya.
Bahkan Zainut menilai, gagasan Menteri Agama tersebut bagus. Namun, sebaiknya sebelum diwacanakan secara terbuka di publik, gagasan tersebut disosialisasikan terlebih dahulu kepada ormas-ormas Islam dan pemangku kepentingan lainnya sehingga tidak menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat.
Sebab, kata Zainut, MUI berkepentingan mengingatkan hal ini karena jumlah uang yang akan dikelola cukup besar dan uang tersebut adalah uang umat Islam yang harus ditasharufkan (didistribusikan) secara amanah dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan.(hdr)