INDONEWS.ID

  • Kamis, 15/03/2018 17:33 WIB
  • Partai Demokrat Tolak Usulan Pilkada langsung Dikaji Ulang

  • Oleh :
    • hendro
Partai Demokrat Tolak Usulan Pilkada langsung Dikaji Ulang
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjdaitan

Jakarta, INDONEWS.ID – Partai Demokrat menolak agar Pilkada Langsung untuk dipertimbangkan karena ada anggapan mengakibatkan biaya politik yang tinggi dan rawan akan prakterk politik uang.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, pilkada langsung adalah esensi demokrasi dan juga warisan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga : Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan TNI Tahun 2024

"Oleh karena itu Demokrat sejak awal mempelopori ini bahkan sejak zaman Pak SBY. Bahkan kita lanjutkan," kata Hinca di Gedung DPR Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Lebih lanjut Hinca menegaskan,  praktek korupsi tidak ada hubungannya dengan sistem pilkada langsung. Sebab, kata Hinca, korupsi adalah perilaku perorangan. Sementara penghapusan pilkada langsung katanya adalah kemunduran demokrasi.

Baca juga : Ketua KIP: Pertamina Jadi `Role Model` Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Energi

“Jadi tidak ada yang salah dengan pilkada langsung. Enggak perlu juga tergopoh-gopoh ganti," ujar anggota III DPR dari Fraksi Demokrat.

Untuk diketahui sebelumnya, Kapolri Tito menyarankan agar sistem Pilkada langsung dikaji kembali dengan pertimbangan biaya politik yang tinggi. Hal itu menurutnya untuk mengurangi praktek politik uang. (hdr)

Baca juga : Kemendagri Intruksikan Pemprov Kaltara Percepat Pembangunan Daerah Berbasis Inovasi
Artikel Terkait
Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan TNI Tahun 2024
Ketua KIP: Pertamina Jadi `Role Model` Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Energi
Kemendagri Intruksikan Pemprov Kaltara Percepat Pembangunan Daerah Berbasis Inovasi
Artikel Terkini
Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan TNI Tahun 2024
Terinspirasi Langkah Indonesia, Suarakan Penundaan dan Perubahan Kebijakan EUDR
Ketua KIP: Pertamina Jadi `Role Model` Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Energi
Kemendagri Intruksikan Pemprov Kaltara Percepat Pembangunan Daerah Berbasis Inovasi
Semangat Kartini dalam Konteks Kebangsaan dan Keagamaan Moderen
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas