Jakarta, Indonews.ID - Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto terus membuka lingkaran bancaan dana e-KTP, kini giliran Puan Maharani yang merupakan putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan mantan sekjen PDIP Pramono Anung, diseretnya.
Menanggapi berbagai pemberitaan terkait dengan E-KTP yang menyinggung partai berlambang banteng ini, Sekjen PDIP Hasto Khristiyanto menjelaskan bahwa posisi politik PDI Perjuangan selama 10 tahun di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan dijajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun.
" Kami menjadi oposisi. Di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu “dikalahkan”, misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone. Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan E-KTP sekalipun," jelas Hasto dalam rilis tertulisnya kepada wartwan, Kamis (23/3/2018).
Dikatakan Hasto konsepsi E-KTP yang disampaikan PDI Perjuangan sangat berbeda.
" Yang kami usulkan, E-KTP bukan pada pendekatan proyek, namun melalui pendekatan “integrasi data” antara data pajak, data BKKBN, data kependudukan dan hasil integrasi data divalidasi melalui sistem single identity number." kata Hasto.
Sistem tersebut, lanjutnya, juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan. Dengan demikian pada hari H, dan jam ketika sistem tsb diberlakukan, maka jika ada bayi yang lahir di wilayah NKRI, maka secara otomatis bayi tsb akan mendapatkan kartu Single Identity Number tsb. Itulah konsepsi kami, yang bertolak belakang dengan konsepsi Pemerintah.
Menurutnya, Mendagri saat Itu, Gamawan Fauzi harus memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP.
“Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tsb pada awal kampanyenya menjanjikan “katakan TIDAK pada korupsi”, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi, termasuk E-KTP, ”imbuhnya.
Hasto mengatakan, saat ini ada upaya yang mencoba membawa persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab PDI Perjuangan.
“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tsb,” tandasnya.
PDIP juga mengamati kecenderungan terdakwa dalam kasus tipikor menyebut sebanyak mungkin nama, demi menyandang status justice collaborator.
" Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut demi meringankan dakwaan." pungkasnya. (Lka)