INDONEWS.ID

  • Rabu, 04/04/2018 20:48 WIB
  • Dokumen Skenario Beredar di Media Sosial Tentang Cawapres

  • Oleh :
    • very
Dokumen Skenario Beredar di Media Sosial Tentang Cawapres
Waspada Cawapres Jokowi. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Sebuah dokumen proposal tentang skenario strategis Jokowi di Pemilu 2019 beredar di media sosial. Dalam proposal itu, di-skenario-kan bahwa “Grand Design Jokowi 2019-2024” terbagi dalam 2 strategi besar.

Pertama, 2014-2019 adalah pendekatan stabilisas politik. Dan kedua, 2019-2024 adalah pendekatan stabilisas ekonomi.

Baca juga : Mendagri Tekankan Perlunya Saling Percaya dalam Kerja Sama KPPU dan Kemendagri

Seperti dikutip kumparan.com, proposal tersebut mengatakan bahwa dalam 4 tahun pemerintahan Jokowi saat ini, persoalan utama yang dihadapi adalah ancaman persatuan bangsa akibat ideologi khilafah atau islam yang menguat.

Meskipun kalau melihat fakta politik yang terjadi di negeri ini, penguatan politik identitas yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini lebih banyak diprovokasi oleh pihak-pihak dari dalam kekuatan pendukung pemerintahan.

Baca juga : Sinergi dan Kolaborasi dalam Menjalankan Tugas, Menteri ATR/BPN Kunjungi Mendagri Tito Karnavian

Secara nyata sesunggunya kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan saat ini telah melenceng dari visi trisakti dan nawacita. Sangat sederhana bagi publik untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah, sesuai visi atau janji-nya atau justru melenceng.

Selama 4 tahun pemerintahan Jokowi, jelas banyak pelanggaran atau pengingkaran terhadap visi dan misinya ketika terpilih sejak 2014. Sehingga tak heran jika hingga sekarang, Jokowi tak pernah melewatkan waktunya setiap hari untuk terus blusukan meyakinkan konstituennya.

Baca juga : Ceritakan Kreativitas Nasabah PNM Mekaar, Jokowi Puji Kerupuk "Mama Muda"

Secara umum, sesungguhnya opini yang ingin dibangun dalam proposal Grand Design Jokowi 2 periode tersebut telah gagal. Karena nyatanya Tito Karnavian tidak sanggup membantu Jokowi dalam menciptakan stabilitas politik. Karena Jokowi sendiri akhirnya yang melakukan konsolidasi ke tokoh-tokoh Islam dengan berbagai kunjungannya ke pesantren selama ini.

Tak heran jika ada banyak kalangan yang menilai Jokowi sesungguhnya sedang melakukan kampanye terselubung dalam setiap blusukannya selama ini. Bayangkan, hampir sepertiga hingga separuh waktu dalam seminggu, Jokowi melakukan blusukan untuk meyakinkan diri bisa terpilih kembali.

Pertanyaannya, apakah itu masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang? Karena ada dugaan menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pemilu 2019?

Kembali pada dokumen proposal yang beredar diatas, target dari 2 skenario besar yang akan diviralkan tersebut adalah legitimasi terhadap sosok cawapres Jokowi. Dalam dokumen itu, secara terang-terangan disebutkan bahwa sosok yang tepat mendampingi Jokowi di 2019 adalah Sri Mulyani atau Tito Karnavian.

Pertanyaan besarnya, apakah Jokowi mampu memenuhi janji-janjinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sementara calon pasangan cawapresnya adalah sosok yang memiliki rekam jejak kebijakan ekonomi yang merugikan konstituen Jokowi?

Hampir 2 tahun terakhir paska masuknya Sri Mulyani dalam Kebinet Jokowi, kekecewaan rakyat terhadap kebijakan ekonomi Jokowi mulai meluas. Ada 18,7 juta rakyat Indonesia yang menjadi korban kebijakan pencabutan subsidi listrik 900 VA. Petani kecewa dengan kebijakan impor pangan yang dilakukan mendekati masa panen, dll.

Belum lagi dengan kebijakan Sri Mulyani yang akhir-akhirnya ini lebih menyenangkan kreditor utang Indonesia yang terlihat dalam penyusunan APBN 2017 dan 2018. Klaim pemerintah bahwa APBN lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan adalah pembohongan. Faktanya, dalam APBN 2017 dan 2018, anggaran bayar cicilan pokok dan bunga utang menduduki urutan pertama dalam APBN. Tak cukup hanya disitu, Sri Mulyani juga baru saja keluarkan karpet merah bagi investor besar daripada menurunkan pajak UKM ke 0,25 persen.

Inilah fakta bahwa kinerja dan kebijakan Sri Mulyani tak lebih dari upaya untuk menggerus elektabilitas Jokowi daripada meningkatkannya. Inilah sesungguhnya skenario yang dibangun oleh Sri Mulyani untuk mengikat Jokowi berada dalam cengkraman kelompoknya. Usaha Sri Mulyani untuk meyakinkan Jokowi dengan berbagai endorses dari berbagai lembaga di luar negeri juga tak akan mungkin berhasil. Karena faktnya berbagai data yang digunakan Sri Mulyani untuk melegitimasi prestasinya adalah manipulasi (hoax).

Sebagai contohnya, data yang digunakan oleh E&Y dan world government summit. Adalah kebohongan lembaga tersebut menyatakan bahwa Sri Mulyani berhasil menurunkan utang pemerintah sebesar 50 persen dan menurunkan kemiskinan sebesar 40 persen. (Very)

 

Artikel Terkait
Mendagri Tekankan Perlunya Saling Percaya dalam Kerja Sama KPPU dan Kemendagri
Sinergi dan Kolaborasi dalam Menjalankan Tugas, Menteri ATR/BPN Kunjungi Mendagri Tito Karnavian
Ceritakan Kreativitas Nasabah PNM Mekaar, Jokowi Puji Kerupuk "Mama Muda"
Artikel Terkini
Siapkan Penyusunan Peraturan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang, Delegasi Baleg DPR RI Berdiskusi dengan Pemerintah Kenya
Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78
Satgas BLBI Tagih dan Sita Aset Pribadi Tanpa Putusan Hukum
Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Pj Bupati Maybrat Diterima Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas