INDONEWS.ID

  • Kamis, 19/04/2018 18:47 WIB
  • Memperkirakan Gatot Nurmantyo Vs Jokowi di Pilpres 2019

  • Oleh :
    • very
Memperkirakan Gatot Nurmantyo Vs Jokowi di Pilpres 2019
Pengamat politik dari President University AS Hikam. (Foto: channel indonesia)

Jakarta,  INDONESIA -.Sama dengan perkiraan saya, mantan Ketua MK, Prof. Mahfud MD, juga memrediksi bahwa Jenderal TNI (pur) Gatot Nurmantyo (GN) akan bertanding melawan Jokowi (PJ) dalam pemilihan presiden 2019.

Posisi Prabowo Subianto (PS), menurut Muhammad AS Hikam dari President University, tidak cukup "menjanjikan" sebagai lawan kuat PJ, sang petahana, kendati partai Gerindra keukeuh mengusung dan, bahkan, telah mendeklarasikan pencapresan beliau.

Baca juga : Polda Metro Hentikan Penyidikan Kasus Aiman, ICJR Ingatkan Beberapa Kasus Lain yang Serupa

"Perhitungan saya, siapapun capres-cawapres pada 2019 tak akan bisa menghindari dua faktor berikut ini. Pertama, aturan yang telah digariskan dalam konstitusi dan UU terkait, yakni mereka harus diajukan oleh parpol dan/atau gabungan parpol. Lebih spesifik lagi, menurut UU Pemilu, parpol dan /atau gabungan parpol tersebut mesti punya minimum 20% kursi di DPR. Implikasi dari kedua aturan tsb adalah, hanya koalisi yang mampu memenuhi ambang batas kursi DPR sajabyg bisa mengusung capres-cawapres," ujarnya.

Selain itu, faktor kedua, adalah keniscayaan politik yang mesti dipahami oleh para pengusung capres-cawapres, yaitu elektabilitas para calon mereka. Ihwal yang satu ini memang tak mudah untuk mengukurnya karena ia terkait dengan perubahan dalam opini publik.

Baca juga : Pj Bupati Maybrat Bahas Pengembangan Pertanian dengan Direktur Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian

Namun, katanya, di dalam masyarakat terbuka seperti Indonesia hal itu bisa dijawab dengan menggunakan laporan-laporan survei yang secara berkala dilakukan oleh berbagai lembaga yang bergerak di bidang itu, baik milik negara maupun swasta. Walaupun tingkat kualitas dan kredibilitas mereka berbeda-beda tetapi jika hasil-hasil survei mengenai elektabilitas para paslon tidak jauh berbeda, maka kita bisa lebih confidence dalam menilai dan memperbandingkan elektabilitas mereka.

Berdasarkan kedua faktor di atas, mudah diperkirakan bahwa Pilpres 2019 tidak akan diikuti lebih dari dua pasangan. Memang ada spekulasi bahwa poros ketiga masih terbuka, tetapi ini lebih bersifat "akademis", bukan hal yang realistis secara politik. Poros ketiga hanya akan menjadi perusak suara atau spoiler kalau memang terbentuk dan hanya buang-buang biaya dan energi yang besar.

Baca juga : Mendagri Minta Pj. Kepala Daerah Segera Penuhi Anggaran Pilkada 2024

Walhasil, kata AS Hikam, pada akhirnya probabilitas tertinggi adalah pertarungan antara petahana, PJ dan pasangannya, dengan satu lagi pasangan penantang (contender). Sampai saat ini wacana tentang siapa penantang tersebut masih didominasi oleh PS dan  pasangan beliau. Namun seiring berjalannya waktu, fakta politik menunjukkan bahwa elektabilitas PS cenderung stagnan alias mandeg dan, bahkan, menurun . Mengapa menurun?

Pertama, ketidakjelasan PS sendiri serta elite parpol di luar Gerindra yang berpotensi menjadi pendukungnya, yakni PKS dan PAN. Keengganan elite kedua partai utk secara firm mendukung pencapresan PS, merupakan pertanda bahwa mereka masih mempunyai opsi capres lain. Bisa saja dari kalangan mereka berdua sendiri, tetapi bisa juga dari luar ketiganya.

Di situlah nama GN menjadi alternatif. AS Hikam mengataka, bukan saja beliau memiliki latar belakang militer yang masih menjadi idola sebagian masyarakat, tetapi juga secara politik mampu merekatkan ketiga parpol dan basis massa mereka, khususnya kelompok Islam politik. GN juga memiliki relasi yang baik dengan para pemilik modal nasional serta kelompok strategis dalm masyarakat sipil lainnya.

Alasan kedua adalah kecenderungan naiknya elektabilitas GN dalam berbagai survei, walaupun masih dalam batas sebagi cawapres. Namun hal ini akan berubah jika beliau menjadi capres parpol koalisi oposisi dan jika mesin partai mereka mulai bekerja.

Untuk sampai kepada skenario tersebut tentu bukan kerja yang mudah: bagaimana bisa meyakinkan PS bahwa pencapresan GN adalah alternatif terbaik dan paling punya prospek untuk bisa menandingi sang petahana. "Selain itu, bagaimana meyakinkan beliau dan Gerindra bahwa alternatif tersebut tidak merugikan keduanya dalam distribusi kekuasaan. Mungkin PKS dan PAN harus bersedia memberikan hak penuh kepada PS untuk menentukan cawapres GN. Atau konsesi politik lain yang signifikan dan sepadan dengan "pengorbanan" PS dan Gerindra," ujarnya.

Alternatif lain adalah merayu parpol yang selama ini mendukung PJ seperti PKB. Potensi ini bisa jadi cukup kuat mengingat Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Imin), sangat berambisi untuk menjadi RI-2. Memang sampai saat ini dirinya masih mendambakan berpasangan dengan PJ. Tetapi jika ada peluang lain rasanya bukan hal yang mustahal baginya untuk berpindah haluan.

"Koalisi PKS-PAN-PKB mungkin tak sesolid trio Gerindra-PKS-PAN, tetapi akan cukup untuk menjadi perahu bagi GN maju dalam Pilpres 2019. Adanya dua alternatif yang bisa dipakai utk pengusungan GN inilah yang membuat saya cenderung memperkirakan bahwa PS sulit bisa maju sebagai capres penantang PJ," ujarnya.

Politik memang sangat dinamis tetapi, pada saat yang sama, ia juga dibatasi oleh aturan-aturan baku dan keniscayaan-keniscayaan politik. Dan dengan semakin dekatnya waktu, opsi-opsi pun menjadi semakin berkurang. Jika parpol-parpol oposisi tidak bertindak cepat dan efektif, maka akan menghadapi kemungkinan paling pahit yaitu tidak munculnya pasangan penantang PJ yang berarti. Dengan kata lain, upaya keras mereka akan muspro alias sia-sia belaka.

"Atau bahkan bisa jadi PJ dan pasangannya jadi calon tunggal dalam Pilpres 2019. Jika ini terjadi maka yang paling bertanggungj awab di hadapan mahkamah sejarah dan rakyat adalah parpol oposisi dan para pendukungnya!," pungkasnya. (Very) 

Artikel Terkait
Polda Metro Hentikan Penyidikan Kasus Aiman, ICJR Ingatkan Beberapa Kasus Lain yang Serupa
Pj Bupati Maybrat Bahas Pengembangan Pertanian dengan Direktur Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian
Mendagri Minta Pj. Kepala Daerah Segera Penuhi Anggaran Pilkada 2024
Artikel Terkini
Polda Metro Hentikan Penyidikan Kasus Aiman, ICJR Ingatkan Beberapa Kasus Lain yang Serupa
Berkah Ramadan, Persediaan Produk Industri Pengolahan Terserap Optimal Terutama di Pasar Domestik
Pj Bupati Maybrat Bahas Pengembangan Pertanian dengan Direktur Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian
Mendagri Minta Pj. Kepala Daerah Segera Penuhi Anggaran Pilkada 2024
Pj Bupati Maybrat Gelar Pertemuan dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kemen LHK
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas