INDONEWS.ID

Jakarta, INDONEWS.ID - Setelah sebulan lebih menggelar kampanye penajaman visi misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, sejak Minggu (16/4), Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua memasuki masa tenang. Walau dilarang keras melakukan segala bentuk aktivitas kampaye bahkan aktivitas yang menjurus kepada kampanye misalnya mempersuasi warga untuk memilih salah satu calon tertentu, tetapi biasanya masa tenang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab melakukan berbagai kecurangan terutama praktik politik uang. “Jadi masa tenang seperti ini bagi oknum-oknum yang culas menjadi momen yang paling pas membujuk pemilih agar mengubah pilihannya. Cara yang menurut mereka paling ampuh adalah dengan politik uang, membagi sembako, dan memberi bantuan sosial. Godaan-godaan seperti ini bakal masif terjadi. Saya berharap Warga Jakarta bisa menahan berbagai godaan ini, karena niat mereka membeli suara sebenarnya merendahkan martabat kita sebagai manusia,” tukas Senator Jakarta Fahira Idris, di Jakarta, Minggu (16/4/2017). Fahira mengungkapkan, berdasarkan evaluasi kampanye putaran kedua yaitu begitu maraknya kampanye terselubung yang mengarah ke politik uang, maka kemungkinan besar berbagai godaan akan menghampiri warga Jakarta selama masa tenang ini. Kondisi ini sesungguhnya memalukan, menginggat Pilkada DKI Jakarta menjadi perhatian nasional dan diharapkan menjadi contoh baik bagi daerah lain di Indonesia dalam menggelar pilkada. “Jakarta yang seharusnya mengalirkan inspirasi bagi daerah lain bagaimana praktik sebuah pilkada yang jujur, adil, dan demokratis malah memperlihatkan kepada seluruh rakyat Indonesia praktik yang sebaliknya. Praktik-praktik kampanye yang mengarah ke politik uang dipertontonkan dengan sebegitu vulgarnya dan tanpa malu. Dan yang membuat kita miris, belum ada tindakan berarti yang diambil oleh pihak yang berwenang,” ujar Fahira yang juga Wakil Ketua Komite III DPD ini. Saat ini, menurut Fahira, satu-satunya harapan untuk menyelamatkan wajah Pilkada DKI Jakarta, berada di tangan warga terutama mereka yang mempunyai hak pilih. Bermartabat tidaknya Pilkada DKI Jakarta akan sangat ditentukan oleh proses pencoblosan pada 19 April, yaitu apakah berlangsung jujur, adil, dan demokratis, tanpa intimidasi, pemaksaan kehendak. Hal ini penting karena aksi premanisme sempat terjadi pada pemungutan suara putaran pertama. “Hanya warga yang bisa memastikan Pilkada ini benar-benar jujur dan adil. Cuma warga yang bisa memastikan bahwa hanya warga Jakarta yang berhak sajalah yang bisa memilih. Cuma warga yang bisa memastikan semua perangkat penyelenggara dan pengawas Pilkada berlaku adil. Mari kita tunjukkan, bahwa harga diri kita tidak bisa dibeli dengan sekantong sembako,” tegas Fahira. Oleh karena itu, lanjut Fahira, partisipasi warga mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari awal hingga akhir sangat diharapkan. Kerena hanya ini satu-satunya cara menjaga suara warga Jakarta sampai kepada calon pemimpin yang benar-benar dikehendaki mayoritas warga Jakarta. “Kondisi Pilkada Jakarta ini tidak normal. Tidak ada pilihan lain, selain kita wakafkan waktu, tenaga dan pikiran kita untuk menjaga suara kita di TPS masing-masing, agar sampai kepada calon yang benar-benar berhak,” pungkas Fahira. (Very)