INDONEWS.ID

  • Senin, 28/05/2018 21:57 WIB
  • Polisi Akan Tindak Ormas yang Maksa Minta THR pada Pelaku Usaha

  • Oleh :
    • hendro
Polisi Akan Tindak Ormas yang Maksa Minta THR pada Pelaku Usaha
Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal

Jakarta, INDONEWS.ID - Terkait adanya organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengedarkan surat permintaan tunjangan hari raya (THR), Mabes Polri menegaskan  tidak akan mentolelir organisasi masyarakat (ormas) yang memaksa meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pelaku usaha atau bisnis.

“Tidak boleh organisasi apapun yang mengatasnamakan apapun yang meminta sesuatu dengan paksa, Polri akan melakukan proses penegakan hukum," kata Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Baca juga : Ketua KIP: Pertamina Jadi `Role Model` Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Energi

Namun demikian, kata Iqbal, pihaknya tidak mempermasalahkan jika para pelaku bisnis memberikan THR secara suka rela. Namun jika terdapat unsur paksaan, pihaknya pasti bertindak tegas.

Untuk itu, tambah Iqbal, pihaknya telah menghimbau kepada seluruh jajaran Polsek di wilayah masing-masing untuk merangkul setiap ormas agar tidak melakukan pemaksaan kehendak dalam upaya meminta THR kepada pengusaha. (hdr)

Baca juga : Rajut Rekonsiliasi di Bulan Suci, Gus Fahrur: Ormas Keagamaan Berperan Penting Membawa Pesan Rekonsiliasi
Artikel Terkait
Ketua KIP: Pertamina Jadi `Role Model` Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Energi
Rajut Rekonsiliasi di Bulan Suci, Gus Fahrur: Ormas Keagamaan Berperan Penting Membawa Pesan Rekonsiliasi
Rekrutmen ASN, Pemerintah Siapkan Formasi untuk Fresh Graduate dan IKN
Artikel Terkini
Tingkatkan Penjualan dengan Chatbot WhatsApp CRM dari Kommo: Bisnis Monoton? Perbaiki dan Berikan Inovasi Baru Melalui Komunikasi!
DR Rizal Sukma Terpilih menjadi Anggota Board of Advisers International IDEA
Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan TNI Tahun 2024
Terinspirasi Langkah Indonesia, Suarakan Penundaan dan Perubahan Kebijakan EUDR
Ketua KIP: Pertamina Jadi `Role Model` Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Energi
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas