Jakarta, INDONEWS.ID - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018 sudah semakin mendekat. Sebagai bagian bangsa ini, umat Katolik terpanggil untuk ikut merawat dan memajukan kehidupan demokrasi yang sehat, bersih, dan bermartabat.
Pilkada serentak yang berlangsung di 171 daerah menjadi momentum untuk menghayati semboyan “100% Katolik dan 100% Indonesia” sebagaimana telah diajarkan oleh leluhur kita Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ.
“Politik pada dasarnya baik karena sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (bonum commune). Politik sendiri mengandung nilai-nilai luhur seperti pelayanan, pengabdian, pengorbanan, keadilan, kejujuran, ketulusan, solidaritas, kebebasan, dan tanggung jawab. Jika nilai-nilai itu dihidupi dan menjadi pegangan dalam hidup berbangsa, maka politik akan menjadi salah satu bidang kehidupan yang amat mulia. Politik menjadi tampak tidak baik, suram, dan kotor karena para pelaku atau aktor politiknya yang sering mengabaikan nilai-nilai tersebut,” ujar Ketua Komisi Kerasulan Awam, Mgr. Vincentius Sensi Potokota di Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Uskup Vincentius Sensi mengatakan, Umat Katolik dipanggil dan diutus oleh Allah untuk menjadi garam dan terang dunia (bdk. Mat.15:13-14). Dalam konteks Pilkada ini, garam dan terang dunia itu dapat diupayakan dengan menjadi pemilih yang baik, bijak, dan cerdas; menjadi bagian dari panitia penyelenggara dalam berbagai tingkatan; menjadi kandidat yang bersaing dengan cara-cara yang bermartabat.
Pilkada merupakan kesempatan untuk menghidupi nilai-nilai kristiani yang universal. “Oleh karena itu, kehidupan politik harus selalu berada dalam batas-batas moral sehingga kehidupan bersama yang lebih baik akan menjadi kenyataan (bdk. Gaudium et Spes no. 74),” ujarnya.
Untuk mensukseskan pesta demokrasi tersebut, maka umat Katolik dalam pemilihan kepala daerah ini diharapkan menjadi pemilih yang cerdas, bertanggungjawab, dan proaktif. Artinya, mau meluangkan waktu untuk mengecek nama di Daftar Pemilih Tetap (DPT), datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan hak suara, dan ikut mengawasi penghitungan suara.
Sekretaris Eksekutif, RD. P.C.Siswantoko menambahkan, selain itu, memilih secara rasional, artinya umat Katolik mengetahui kandidat yang akan dipillih dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai media yang dipercaya.
“Menolak politik uang, artinya umat Katolik berani menolak uang atau barang apapun yang diberikan dengan maksud agar mereka memilih calon tertentu,” ujarnya.
Kepada Ormas-Ormas Katolik seperti Pemuda Katolik, Wanita Katolik Republik Indonsia (WKRI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (ISKA), dan berbagai paguyuban umat seperti Forum Masyarakat Katolik Indonesia hendaknya selalu bersinergi dan bekerja sama dalam mensukseskan .
“Umat Katolik diharapan ikut menciptakan suasana aman dan damai, sebelum, pada saat, dan sesudah pemilihan kepala daerah berlangsung dengan tidak terprovokasi oleh berbagai ajakan, ajaran dan tawaran yang mengarah pada munculnya konflik, perpecahan, dan kekerasan dalam masyarakat. Bersikap aktif membangun komunikasi dan kerja sama dengan kelompok dan umat beragama lain karena pesta demokrasi ini menjadi tanggung jawa semua warga masyarakat,” pungkas P.C.Siswantoko. (Very)