Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki visi untuk pembangunan infrastruktur, kecuali menjalankan visi Presiden RI Joko Widodo.
Menteri Basuki menegaskan sebagai pembantu Presiden, dirinya bertugas mengimplementasikan visi Presiden tersebut, serta bertanggungjawab penuh terhadap target-target yang diamanahkan pada Kementerian PUPR.
Lebih lanjut Menteri Basuki mengatakan, bahwa pembangunan infrastruktur konektivitas tidak semata-mata untuk memperlancar arus mudik Lebaran, tetapi lebih penting dari itu untuk kepentingan jangka panjang, menjadi elemen pendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat dan meningkatkan daya saing bangsa dalam konteks global.
Khusus mengenai Mudik Lebaran, Menteri Basuki menegaskan bahwa kelancaran dan keberhasilan mudik ditentukan oleh tiga hal, yakni pertama, prasarana-sarana infrastruktur mudik tersedia, kedua, manajemen lalu lintas oleh pihak kepolisian, dan perilaku para penggunanya.
“Dalam manajemen mudik ini, kordinatornya adalah Menteri Perhubungan, kami di Kementerian PUPR bertangggung jawab untuk penyiapan sarana dan prasarana baik di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan wilayah lainnya. Jalan nasional kita sepanjang 48 ribu kilometer kondisinya 90 persen dalam kondisi mantap,” kata Menteri Basuki pada acara talkshow Opini Dua Sisi (OPSI) Dengan tema "Jaminan Nyaman Lebaran", Senin Malam (11/6/2018) lalu
Hadir juga sebagai narasumber Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta pengamat transportasi Joko Setiowarno.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan puncak arus mudik terjadi pada H-7, H-6, H-3 dan H-2.
“H-7 dan H-6 sudah terlewati, kita antisipasi kepadatan pada H-3 dan H-2 nanti,” kata Budi Karya.(hdr)