INDONEWS.ID

  • Rabu, 20/06/2018 21:45 WIB
  • Soal Keluhan SBY, Ini kata Politisi PDIP

  • Oleh :
    • hendro
Soal Keluhan SBY, Ini kata Politisi PDIP
Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemenangan Pemilu, Bambang DH (istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Keluhan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap netralitas aparat negara dalam pilkada serentak, dinilai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemenangan Pemilu, Bambang DH sebagai merendahkan hak rakyat yang berdaulat dan juga mencerminkan kepanikan SBY sendiri. 

"Keluhan dilontarkan SBY itu malah merendahkan hak rakyat yang berdaulat dan juga mencerminkan kepanikan SBY sendiri. Pak Jokowi tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan," tegas Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (20/6/2018).

Baca juga : PDIP Dukung Presiden Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

Selain itu, Bambang melempar tanya terhadap keganjilan yang dirasa pada pemilu di masa lalu, seperti sosok di balik layar yang ditengarai menggunakan KPU yang seharusnya netral, malah mantan komisarisnya dijadikan pengurus partai.

"Siapa yang memanipulasi IT sehingga Antasari dipenjara? Siapa yang memanipulasi DPT sehingga kursi di Pacitan pada pemilu 2014 berkurang drastis dibanding 2009? Siapa yang menjadi pelopor penggunaan dana Bansos?" tanya Bambang DH.

Baca juga : Pembakaran Bendera PDIP, Korlap Aksi Edy Mulyadi: Itu Sebuah Kecelakaan

Selain itu, Bambang DH juga menuding Pilkada Jawa Timur saat ini telah dikotori oleh praktik penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diklaim secara sepihak sebagai program Khofifah Indar Parawansa, calon Gubernur Jatim yang diusung salah satunya oleh Partai Demokrat.

"Itu sama saja penggunaan dana rakyat untuk kepentingan pribadi. Banyak bukti di lapangan terkait penyalahgunaan PKH. Ini yang seharusnya dikritik Pak SBY," sambung Bambang DH.

Baca juga : Melihat Alasan Mengapa PDIP Marah Usai Benderanya Dibakar Massa

Karenanya, Bambang menyarankan SBY agar melakukan introspeksi dari pada menyalahkan pihak lain, dan tidak menyampaikan tuduhan sepihak tanpa bukti.(hdr)

Artikel Terkait
PDIP Dukung Presiden Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet
Pembakaran Bendera PDIP, Korlap Aksi Edy Mulyadi: Itu Sebuah Kecelakaan
Melihat Alasan Mengapa PDIP Marah Usai Benderanya Dibakar Massa
Artikel Terkini
Dorong Pelaku UMKM, Alametric Inisiasi Program Bakti Negeri
Tidak Ada Soal Rekrutmen CPNS, Ini Kata MenPAN Tjahjo Kumolo
Sisi Positif Perubahan Budaya Masyarakat Akibat Adaptasi Kebiasaan Baru
Pilkada Serentak 2020 Digelar Desember, Arif Budiman: Regulasi Tidak Berubah
Minta Perlindungan Hukum, John Kei Kirim Surat Ke Jokowi
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
eowyn