Jakarta, INDONEWS.ID - Keluhan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap netralitas aparat negara dalam pilkada serentak, dinilai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemenangan Pemilu, Bambang DH sebagai merendahkan hak rakyat yang berdaulat dan juga mencerminkan kepanikan SBY sendiri.
"Keluhan dilontarkan SBY itu malah merendahkan hak rakyat yang berdaulat dan juga mencerminkan kepanikan SBY sendiri. Pak Jokowi tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan," tegas Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (20/6/2018).
Selain itu, Bambang melempar tanya terhadap keganjilan yang dirasa pada pemilu di masa lalu, seperti sosok di balik layar yang ditengarai menggunakan KPU yang seharusnya netral, malah mantan komisarisnya dijadikan pengurus partai.
"Siapa yang memanipulasi IT sehingga Antasari dipenjara? Siapa yang memanipulasi DPT sehingga kursi di Pacitan pada pemilu 2014 berkurang drastis dibanding 2009? Siapa yang menjadi pelopor penggunaan dana Bansos?" tanya Bambang DH.
Selain itu, Bambang DH juga menuding Pilkada Jawa Timur saat ini telah dikotori oleh praktik penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diklaim secara sepihak sebagai program Khofifah Indar Parawansa, calon Gubernur Jatim yang diusung salah satunya oleh Partai Demokrat.
"Itu sama saja penggunaan dana rakyat untuk kepentingan pribadi. Banyak bukti di lapangan terkait penyalahgunaan PKH. Ini yang seharusnya dikritik Pak SBY," sambung Bambang DH.
Karenanya, Bambang menyarankan SBY agar melakukan introspeksi dari pada menyalahkan pihak lain, dan tidak menyampaikan tuduhan sepihak tanpa bukti.(hdr)