Jakarta, INDONEWS.ID - Beberapa hari menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2018, laporan ketidaknetralan anggota kepolisian terus bermunculan. Meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengkampanyekan paslon tertentu, tapi aksi ketidaknetralan polisi masih saja terjadi.
Karena itu, Ind Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Tito Karnavian agar perlu kembali menegaskan sikap Polri yang independen di Pilkada 2018. Demikian dikatakan Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane.
Menurut Neta, berdasarkan temuan Police Watch (IPW) mencatat pada tanggal 22 Juni 2018 warga Tapanuli Utara melakukan aksi demo ke DPRD dan ke polres. Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian di Pilkada 2018 di daerahnya. Apalagi ada oknum anggota DPR ikut ikutan mempengaruhi ketidaknetralan tsb.
Akibat ketidaknetralan polisi ini warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya. Padahal warga berharap Pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum oknum kepolisian pada Paslon tertentu. Warga justru berharap polisi mumpuni dalam menjaga proses demokratisasi di daerah itu.
"Melihat situasi panas ini, Mabes Polri lewat Satgas Nusantaranya perlu segera turun ke Tapanuli Utara agar tidak terjadi konflik di daerah itu," ujar Neta dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/6/2018).
Tak hanya di Tapanuli Utara, tambah Neta, di Kepulauan Riau (Kepri) juga muncul masalah. Pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPW PDIP dan tim sukses Paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjungpinang memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018.
"Untuk itu Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik," kata Neta.
Neta menjelaskan, isu ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018 telah membuat panas situasi di sejumlah daerah. Jajaran TNI dan kalangan kepolisian yang setia menjaga netralitas institusinya mengkhawatirkan situasi ini.
Ketidaknetralan polisi ini bukanlah yang pertama, jelas Neta, pada pilpres 2009 ketidaknetralan polisi sempat marak. Sejumlah kaos partai politik penguasa sempat ditemukan di sejumlah Polsek dan polres.
"IPW berharap kasus ini tidak terulang lagi, apalagi Mabes Polri sudah membentuk Satgas Nusantara untuk menjaga pilkada 2018 yang aman, damai, dan lancar," ungkap Neta.
Namun demikian, kata Neta, masih saja banyak oknum oknum polisi yang bermain dan tidak netral sehingga menimbulkan ancaman konflik di pilkada 2018.
"Untuk menertibkan ulah oknum oknum ini dan untuk menciptakan pilkada 2018 yang damai, Kapolri perlu kembali menekankan netralitas kepolisian dan segera menindak anggota polisi yang berpihak pada Paslon tertentu,"harap Neta.(hdr)