Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengatakan bahwa Polri, TNI dan BIN tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Apa yang melatarbelakangi tudingan SBY tersebut, padahal sehari sebelumnya Kepala Penerangan Mabes TNI AD telah menegaskan bahwa TNI AD dipastikan netral dalam Pilkada maupun Pemilu 2019 mendatang.
"Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI. Itu ada nyatanya, ada kejadiannya, bukan hoax, sekali lagi ini oknum, namanya organisasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, dan TNI itu baik," kata SBY saat konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Sabtu (23/6/2018).
Berikut penjabaran kejadian SBY sehingga dirinnya berani mengatakan bahwa ketiga institusi negara tersebut tidak netral.
Pertama SBY mencontohkan ketidaknetralan tersebut terlihat pada kekalahan sang putra sulung di Pilgub DKI, SBY meyakini AHY kalah karena ada kecurangan yang melibatkan ketidaknetralan aparat. Namun demikian SBY mengaku ikhlas.
“Mengapa saya sampaikan, agar BIN, Polri, dan TNI netral, karena ada dasarnya, ada kejadiannya. Pilkada Jakarta, baru sekarang ini saya bicara. Meskipun kami ikhlas menerima kekalahan, ikhlas. AHY dan Demokrat sudah move on, kami sudah menerima kekalahan itu, dan kami tidak pernah patah meskipun kalah, tapi nyata sekali keganjilan-keganjilannya,” kata SBY.
Kedua kasus yang pernah menimpa wakil AHY di Pilgub DKI, Sylviana Murni, dimana saat tengah bertarung dalam Pilkada DKI ditengah tengah putaran kampanye, Sylviana sempat dipanggil pihak kepolisian karena terseret dalam kasus dugaan korupsi bansos ketika masih menjadi pejabat Pemprov DKI. Saat itu, suami Sylviana, Gde Sardjana, juga sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan permufakatan makar oleh Polda Metro Jaya.
“Selama masa kampanye calon wakil gubernur, Ibu Silviana murni berkali-kali bahkan rutin dipanggil kepolisian, bayangkan, suaminya pun juga di begitu pun, bayangkan. Dan lain-lain yang tidak patut saya sampaikan dalam forum ini,” ujarnya.
Ketiga adalah kasus kicauan Antasari Azhar yang menerjang pribadi SBY jelang pemnungutan suara.
" Kurang sekian jam sebelum pemungutan suara, Antasari mengeluarkan statement yang merusak kredibilitas SBY, sudah saya adukan ke Polri, hingga hari ini tidak ada kelanjutannya, kalau seorang mantan presiden mengadukan menggunakan hak hukumnya tidak ditanggapi, apalagi rakyat jelata,” tambah SBY.
Keempat adanya ketidaknetralan polisi ketika kadernya, Lukas Enembe, didatangi Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan KaBIN Budi Gunawan pada September 2017. Menurut SBY, Tito dan BG datang untuk meminta Lukas maju kembali di Pilgub Papua dengan mengajak Irjen Paulus Waterpauw (saat itu Kapolda Papua) menjadi wakilnya. Lukas juga diminta maju tidak lewat Demokrat.
“Insiden Lukas Enembe, oleh petinggi-petinggi BIN, Polri di situ, diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya, dibegitukan. Seorang gubernur, kebetulan seorang Ketua Partai Demokrat, diminta untuk menerima seorang jendral polisi untuk jadi wakilnya, cawagub, dan memenangkan partai tertentu dan bukan Partai Demokrat. Saya kira keterlaluan,” beber SBY.
Keempat soal dugaan kriminalisasi yang terjadi menjelang Pilgub Kaltim. PD sempat menyatakan bakal cagub yang hendak diusungnya mendapat kriminalisasi. Syaharie Jaang, menurut mereka, ‘dikriminalisasi’ elemen negara lantaran menolak berpasangan dengan Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin.
“Kaltim, calon kami hampir tidak bisa maju, karena diperkarakan oleh pihak kepolisian lantaran, ini informasi saya dengar, langsung testimoninya ada, pengakuannya, lantaran dia tidak mau menerima cawagub dari pihak kepolisian. Di Jatim, dengar langsung saya dari pasangan kita, ada serikat pekerja menyampaikan dukungan,” sebut SBY.
“Sesaat kemudian para deklaratornya dipanggil oleh pihak kepolisian setempat, yang bersangkutan akan berkunjung ke suatu pabrik di Jawa Timur batal sesaat karena menurut informasi yang saya terima, yang punya ditelepon oleh kepolisian setempat,” tambah dia.
Kelima soal Pilgub Riau. SBY menuding ada petinggi TNI dan BIN yang diminta memenangkan pasangan tertentu.
“Di Maluku kejadian, di Aru semua sudah ikut mendengarkan. Terlalu banyak, ini hanya sebagian kecil dari apa yang rakyat ketahui, yang pasangan lain ketahui, yang saya mendapatkan laporannya,” ucapnya. (Lka)