Jakarta, INDONEWS.ID - Badan Intelijen Negara (BIN) mempersilahkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melaporkan kepada Bawaslu, BIN mempersilakan jika ada bukti untuk disampaikan ke Bawaslu/Panwas/KPU ataupun MK agar bisa ditindaklanjuti.
Hal tersebut dijelaskan oleh Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto melalui pesan singkatnya kepada indonews.id, Minggu (24/6/2018) saat dikonfirmasi terkait tudingan SBY soal ketidak netralan Polri, TNI dan BIN dalam Pilkada.
Ditegaskan Wawan, sesuai perintah dari pimpinan BIN, seluruh anggotanya harus netral, dan tidak ada perintah untuk berpihak kepada siapapun dalam pilkada maupun Pileg dan Pilpres.
" Pegangan BIN adalah konstitusi, mengamankan dan mengawal agar tahapan pemilu dapat berjalan sesuai ketentuan yang telah digariskan. Siapapun pemenangnya ya harus ditegakhormati. Pemerintah boleh silih berganti namun BIN tetap harus ada guna menjaga marwah Pancasila dan UUD 1945. BIN mengamankan agenda nasional Pemilu dan mengamankan kepentingan 264 juta rakyat agar aspirasinya terwadahi di pemilu," tegas Wawan.
Ditambahkannya, jadi jika ada isu ketidaknetralan, bisa disampaikan ke Bawaslu/Panwaslu, juga ke KPU atau bahkan ke Mahkamah Konstitusi jika ada tuntutan hukum, dan tentunya harus dengan didukung bukti-bukti. Jika ada bukti ya silakan diajukan, jika tidak ada bukti maka tidak bisa diproses lebih lanjut.
Menurut Wawan, di intelijen ada sistem pengawasan, baik itu pengawasan internal di inspektorat maupun di DPR. Secara berkala Komisi 1 DPR juga melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) jika ada hal-hak krusial yang harus dipecahkan.
" Jadi jika ada pelanggaran ada sanksi baik internal BIN dari Ankum (atasan yg berwenang menghukum) maupun pertanggung jawaban publik di DPR serta juga pertanggungjawaban anggaran di BPK. Semua sudah ada koridornya," pungkas Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto.
Berangkat dari pengalaman dari roda politik partainya terutama saat putranya Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) yang kalah saat bergelut mencapai kursi Jakarta 1, Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuding BIN-Polri-TNI tidak netral.
Sorotan saat membahas ketidaknetralan aparat di depan sejumlah wartawan di Hotel Santika, Bogor Sabtu (23/6/2018), SBY menyampaikan pandangan tersebut sebelum kampanye pasangan yang diusung PD di Pilgub Jawab, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, digelar.
SBY meminta aparat netral menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni mendatang.
“Mengingatkan agar negara, pemerintah, aparat BIN, Polri, dan TNI bersikap netral. Saya diserang oleh partai politik tertentu, katanya SBY panik. SBY tidak panik! Biasanya orang yang panik itu cenderung curang, insyaallah kami tidak curang, tetapi kami waspada,” ujar SBY
SBY menyakinkan bahwa apa yang disampaikan dirinya bukanlah hasil karangan ataupun nyanyian dirinya tetapi ini adalah sebuah kenyataan bahwa memang ada oknum-oknum aparat yang memperlihatkan ketidaknetralannya.
“Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI. Itu ada nyatanya, ada kejadiannya, bukan hoax, sekali lagi ini oknum, namanya organisasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, dan TNI itu baik,” kata Presiden RI ke 6 ini.
Mungkin, lanjut SBY, rakyat tidak berani menyampaikan hal-hal yang menurut mereka kok begini, kasar sekali, kok terang-terangan, biarlah saya SBY, warga negara biasa, penduduk Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang bicara.
" Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan," ucap SBY. (Lka)