Jakarta, INDONEWS.ID -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta akan digelar pada Rabu (19/4/2017) besok. Sebagai proses politik biasa, sejatinya Pilkada merupakan pesta politik rakyat untuk menentukan pilihannya secara bebas dan merdeka.
“Namun Pilkada DKI Jakarta telah memberikan magnitude politik secara nasional karena posisi strategis Jakarta dan politisasi identitas yang di luar batas akal sehat manusia,” ujar Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, melalui siaran pers, Selasa (18/4/2017).
Hendardi mengatakan, kontestasi politik di Jakarta menjadi sesuatu yang mencekam, berbiaya tinggi, termasuk
high cost security karena aparat keamanan menjadi tumpuan bagi terciptanya kondisi tertib sosial sepanjang proses Pilkada.
Proses Pilkada DKI Jakarta, kata Hendardi, telah memberikan pembelajaran berharga bagi semua orang tentang kualitas demokrasi dan integritas elektoral seperti Pilkada.
“Head to head pada putaran kedua antara pasangan Basuki-Djarot dan Anies-Sandi telah menunjukkan bahwa demokrasi kita masih terbatas simbolik dan menihilkan nilai-nilai substantif demokrasi itu sendiri,” ujarnya.
Menurut Hendardi, kesetaraan kesempatan politik bagi setiap warga negara sekuat tenaga dipangkas sebagai penguat argumen jangan memilih pemimpin non muslim dan bukan pribumi.
Secara sistematis, Basuki Tjahaja Purnama mengalami
multiple discrimination sepanjang proses Pilkada. Termasuk Djarot yang pribumi dan muslim pun mengalami pengusiran. Namun, serangan-serangan tersebut, kata Hendardi, bisa jadi memperluas tingkat keterpilihan Basuki-Djarot, karena simpati dan empati publik yang membesar.
Sementara, pada pasangan Anies-Sandi, serangan dalam bentuk politisasi identitas tidak nampak. Tetapi, meskipun serangan terhadap Basuki-Djarot belum tentu digerakkan oleh pasangan Anies-Sandi, tetapi insentif politik elektoral dipastikan akan diperoleh pasangan yang didukung Partai Gerindra dan PKS ini.
Karena pergaulannya dengan kelompok-kelompok intoleran, pasangan Anies-Sandi dipersepsi publik sebagai pasangan yang antikemajemukan, mendukung gerakan-gerakan intoleransi, termasuk dipersepsi akan melakukan politik penyeragaman atas nama agama (Syariat Islam) di DKI Jakarta.
Gagasan penguatan pemerintahan yang bersih, penguatan kemajemukan, dan pembangunan yang berkeadilan, kata Hendardi, tidak mendominasi perdebatan di antara dua pasangan calon gubernur/wakil gubernur dan utamanya di ruang-ruang publik Jakarta.
“Pilkada DKI Jakarta telah membuktikan bahwa politisasi identitas telah membuat pikiran banyak orang menjadi dangkal, segregatif, dan menihilkan gagasan-gagasan substantif demokrasi yang semestinya menjadi dasar pertimbangan memilih,” ujarnya.
Berikut, seruan SETARA Institute untuk Pilkada DKI Jakarta:
- Mewujudkan Pilkada berkualitas dan berintegritas adalah tugas semua pihak: pemerintah, penyelenggara Pilkada, pasangan calon gubernur/wakil gubernur, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pemilih.
- Datang dan tunaikanlah hak pilih kita semua dengan riang, gembira, obyektif, dan merdeka tanpa tekanan. Prestasi, kinerja, dan kualitas kepemimpinan calon hendaklah menjadi referensi utama dalam menentukan pilihan kita semua.
- Abaikan dan cegah segala bentuk tindakan yang membuat kita takut, cemas, sehingga menghilangkan kegembiraan kita dalam memilih dan melemahkan rasio dan kemerdekaan kita sebagai pemilih.
- Berpihak dan bertindak pada penguatan kualitas dan integritas Pilkada, dengan menolak berbagai upaya, termasuk intimidasi, yang akan merusak dan melemahkan kualitas dan integiritas Pilkada.
- Utamakan kemerdekaan diri kita sebagai pemilih dengan cara melepas dan mengabaikan segala bentuk politisasi identitas yang tidak memiliki relevansi dengan proses Pilkada.
- Satukan langkah dan keyakinan bahwa Pilkada adalah pesta demokrasi yang sama sekali tidak beralasan untuk mencerai-beraikan kita sebagai anak bangsa yang terikat dalam satu kesatuan yakni bangsa Indonesia; bangsa Indonesia yang majemuk, toleran, rukun dan damai. (Very)
