Jakarta, INDONEWS.ID - Dalam rangka memperkuat pencegahan, serta mempercepat penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekusor narkotika, maupun paham radikal dan intoleransi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Agama (Kemenag) menjalin kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Nasional Narkotika (BNN).
Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, masa depan Indonesia bergantung bagaimana kita menyiapkan generasi penerus agar memiliki daya tahan dalam menghadapi, menangkal penyalahgunaan narkotika dan paham berbahaya yang mengancam kehidupan berbangsa.
"Kami memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan, pembinaan dan afirmasi tetapi untuk kewenangan lebih lanjut ada di pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, yang bisa kami lakukan dalam intervensi penataan kurikulum, dimasukkan dalam penguatan pendidikan karakter yang mengacu pada Perpres Nomor 87 Tahun 2017," ujar Muhadjir kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (19/7/2018).
Muhadjir menjelaskan, dengan diberlakukannya Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, maka akan sangat mudah bagi Kemendikbud untuk merevisi dan menyempurnakan kurikulum untuk kepentingan peserta didik.
"Ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Semua akan kita gunakan. Nanti kita bikin luwes sesuai dengan struktur Kurikulum 2013 yang desainnya luwes," ujar Mendikbud.
Sementara itu, Kepala BNN Komjen Heru Winarko mengungkapkan urgensi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sejak dini dalam rangka pemberantasan, peran pendidikan sangatlah penting. BNN melakukan program pencegahan dengan upaya mengurangi permintaan (demand) terhadap narkotika dan prekursor narkotika.
Saat ini, menurut Heru, bisnis terlarang narkotika makin agresif dan menjadikan siswa sebagai target pengguna.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius menilai, teknologii dan komunikasi telah mengubah tatanan sosial.
Karena itu, Suhardi mengajak semua pihak untuk dapat menguatkan karakter anak didik dan membentengi dari pengaruh paham-paham radikal yang tidak sejalan dengan falsafah Pancasila, mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Hdr)