Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah tidak berhenti bekerja demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena itu, pendidikan adalah tangga penting bagi manusia Indonesia untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik.
Proses pendidikan harus mampu membuat manusia Indonesia lebih produktif dan berdaya saing. “Maka itu, dalam empat tahun ini, kita fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja,” ujar Presiden Jokowi di hadapan Sidang Tahunan DPR/MPR, di gedung Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Selain itu, pemerintah terus mendorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0, termasuk kemampuan dalam literasi digital, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan-wirausahawan muda yang kreatif dan inovatif.
Presiden mengatakan, tumbuh cepatnya generasi produktif mengharuskan kita bekerja lebih keras lagi untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja baru melalui peningkatan daya saing investasi dan ekspor.
Dalam empat tahun terakhir, Pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha. Tujuan utamanya adalah membuat perekonomian kita bisa lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa, sehingga bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru, dan menyerap pengangguran.
“Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen,” ujar Presiden.
Untuk mencapai kesejahteraan, kata Presiden, kita ingin makmur bersama, sejahtera bersama. Untuk itu, Pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen lapisan masyarakat terbawah. Untuk menyasar 40 persen lapisan masyarakat terbawah, Pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil.
Untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM.
Selain itu, untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, Pemerintah bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan non tunai, agar lebih tepat sasaran, dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada tahun 2019.
“Dengan kerja nyata, Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389,” ujar Presiden. (Very)