INDONEWS.ID

  • Jum'at, 31/08/2018 15:01 WIB
  • Moeldoko Bicarakan Peluang Kemajuan Desa

  • Oleh :
    • very
Moeldoko Bicarakan Peluang Kemajuan Desa
Kepala Staf Kepresiden, Moeldoko di Denpasar, Bali. (Foto: ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Hingga tahun 2018 total dana desa yang telah tersalurkan sebesar Rp 128 triliun. Dan sejak tahun 2015, sepanjang 126 ribu kilometer jalan desa terbangun. Oleh karena itu, masyarakat harus memanfaatkan peluang dan inovasi untuk mempercepat pembangunan desa.

“Konektivitas atau infrastruktur dan ekonomi digital menjadi peluang bagi percepatan pembangunan. Desa harus berpikir menggunakan teknologi untuk kepentingan ekonomi dan kemajuan desa,” kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dr Moeldoko dalam seminar Bakti Desa IV dengan tema “Inovasi Teknologi pada Pembangunan Desa untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0” yang diselenggarakan di Universitas Udayana, Jumat, 31 Agustus 2018.

Baca juga : JK Negarawan Luwes dan Selalu Menjaga Tali Silaturahim

Meoeldoko menceritakan optimisme yang muncul di beberapa tempat bagaimana kepala desa berlomba-lomba memperkuat desa, sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini juga berpesan bagaimana membangun desa secara partisipatif. Perencanaan pembangunan dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan semua pihak. Memikirkan tantangan yang dihadapi dan pengembangan potensi desa. Termasuk dalam menghadapi tantangan yang mendasar, seperti kemiskinan, kesehatan dan masalah sanitasi.

“Dalam melakukan musyawarah desa, undang seluruh elemen masyarakat. Undang perguruan tinggi, dunia usaha, pelaku usaha, pikirkan produk unggulannya apa, agar pemanfaatan dana desa menjadi pengungkit kemajuan desa,” pesannya. 

Baca juga : Kartelisasi Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Moeldoko juga menjelaskan arah pembangunan Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembangunan banyak difokuskan Indonesia Timur untuk mewujudkan Indonesia-Sentris. Menurutnya, Presiden berpikir sebagai negarawan bagaimana pembangunan merata dan bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. 

“Ini wujud sila kelima; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” jelasnya yang disambut tepuk tangan riuh dari para hadirin.

Baca juga : Jubir Presiden Pastikan Jokowi Hadiri Penutupan Kongres Partai Nasdem

Hal yang penting, pemerintah membangun infrastruktur untuk membuka konektivitas antarwilayah, membuka keterisolasian daerah terpencil dan perbatasan. Tidak hanya memiliki dampak fisik, tapi “Konektivitas membuka peradaban baru, di mana terjadi akulturasi budaya, pendidikan, dan ekonomi.

“Mereka merasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang tinggal di perbatasan. Ada kebanggaan bahwa saya adalah orang Indonesia,” katanya.

Seminar ini diikuti 900 orang yang terdiri dari Kepala Desa dan Bendesa Adat dari seluruh desa di Bali, tokoh masyarakat, LSM, mahasiswa, dosen serta senat Universitas Udayana.
Pembicara lainnya, Prof Dr Wayan P Windia Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana menyinggung Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bali memiliki dua kategori desa, yaitu desa adat dan desa dinas (administratif). 

“Di Bali tidak mungkin membangun koordinasi dayuh dengan menghilangkan satu desa. Karena terdapat desa adat yang menjadi warisan budaya, dan erat dalam kehidupan beragama masyarakat di sini,” katanya.

Menanggapi ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Bali menjadi menarik karena desa adat, dan terkenal karena wisatanya. 

“Itu sebuah kekuatan yang harus dikelola, jangan dikecilkan. Menjadi simbol bagi Bali yang tidak dimiliki daerah lain,” ujarnya. 

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas  Udayana, Prof Dr Ir I Gede Rai Maya Temaja mengatakan seminar Bakti Desa IV ini memberikan pendampingan kepada desa-desa dalam menghadapi berbagai permasalahan. Salah satunya menghadapi revolusi industri 4.0.

“Tahun ini fokus pada peningkatan inovasi dan teknologi tepat guna yang menonjolkan ciri khas desa tersebut tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan,” jelas Rai. 

Inovasi pengelolaan teknologi tepat guna diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan termasuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Pengelolaan teknologi tepat guna ini dirancang sesuai aspek-aspek lingkungan, budaya, dan diharapkan hemat sumber daya dan tidak mencemari lingkungan.

“Universitas Udayana sebagai industri pendidikan memberikan pendampingan kepada desa-desa mengenai penggunaan teknologi yang tepat dalam mengeloloa keuangan desa,” kata Prof Dr I Nyoman Sucipta, Ketua Panitia Seminar  Desa IV. (Very)

Artikel Terkait
JK Negarawan Luwes dan Selalu Menjaga Tali Silaturahim
Kartelisasi Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia
Jubir Presiden Pastikan Jokowi Hadiri Penutupan Kongres Partai Nasdem
Artikel Terkini
Siapkan Penyusunan Peraturan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang, Delegasi Baleg DPR RI Berdiskusi dengan Pemerintah Kenya
Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78
Satgas BLBI Tagih dan Sita Aset Pribadi Tanpa Putusan Hukum
Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Pj Bupati Maybrat Diterima Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas