Jakarta, INDONEWS.ID - Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden Denni Purbasari menanggapi pertanyaan terkait mengapa impor beras dibiarkan terjadi padahal itu berkontribusi terhadap current account deficit saat ini. Mantan Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Boediono itu menerangkan bahwa statistik menunjukkan 25 sampai 32 persen belanja keluarga miskin adalah untuk beras.
“Kita harus melindungi perut rakyat dengan menjaga stabilitas harga beras,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (8/9/2019).
Denni mengatakan bahwa stabilitas harga bahan pokok dilakukan dengan memastikan produksi dalam negeri optimal, distribusi lancar, dan kalau cadangan mepet maka terpaksa harus dilakukan impor.
“Tapi impor dilakukan pada waktu yang tepat, agar tidak mengganggu kesejahteraan petani kita,” ungkap Denni.
Deputi III KSP juga menyampaikan Presiden Jokowi fokus pada tiga hal untuk memperbaiki persoalan produktivitas itu. Pertama, pembangunan infrastruktur untuk menekan biaya produksi dan distribusi. Hasilnya, peringkat Logistic Performance Index Indonesia naik 7 tingkat dibandingkan 2 tahun lalu.
Kedua, memperbaiki iklim usaha dan investasi, termasuk pencanangan Saber Pungli serta berbagai kebijakan untuk kemudahan berusaha. Hasilnya, peringkat EoDB Indonesia meningkat tajam.
Dan ketiga, pembangunan sumber daya manusia, yang dimulai sejak dari kandungan (memberantas stunting) hingga pada pendidikan maupun pelatihan vokasi. “Harus diingat, sumber dari produktivitas adalah manusia. Namun ketiga langkah ini adalah solusi jangka panjang,” kata Denni.
Sedangkan untuk solusi jangka pendek, Denni meminta publik tidak melupakan peran Bank Indonesia. “Karena tekanan terjadi di pasar keuangan, pada rupiah, dalam jangka pendek, yang lebih besar peranannya adalah Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter. Pemerintah menghargai independensi Bank Indonesia. Silakan Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu,” ungkapnya.
Sebagai kata kunci, Denni mengingatkan, tidak ada pertumbuhan tanpa stabilitas. “Pemerintah realisitis bahwa stabilitas ekonomi jadi prioritas dalam kondisi seperti saat ini,” pungkasnya. (Very)