Jakarta, INDONEWS.ID -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus Pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Dalam empat tahun, infrastruktur berperan pada pengurangan ketimpangan antar wilayah yang dapat dilihat dari terus turunnya angka gini rasio dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,389 pada Maret 2018.
"Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kementerian PUPR membangun bendungan dan embung untuk mengatasi krisis air yang dialami beberapa provinsi seperti Kaltim, Kaltara, NTT dan NTB. Pembangunan bendungan juga untuk mendukung produktivitas lahan pertanian seperti Sulsel sebagai salah satu provinsi lumbung pangan nasional yang memiliki hamparan sawah yang luas," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menjadi pembicara kunci pada Festival Kawasan Timur Indonesia di Kota Makassar, Sulsel, Rabu 24/10/2018.
Festival KTI dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan turut dihadiri oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Erna Witoelar dan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis. Acara yang berlangsung dua hari ini (24-25 Oktober 2018) bertujuan untuk saling berbagi pengalaman dan mendorong kolaborasi dalam membangun KTI.
Dari 65 bendungan yang dibangun Kementerian PUPR pada periode 2015-2019, sebanyak 31 bendungan berada di Kawasan Timur Indonesia. Di Pulau Kalimantan dibangun 5 bendungan yakni Teritip yang sudah rampung, Marangkayu, Tapin, Lambakan dan Riam Kiwa. Di Pulau Sulawesi dibangun 9 bendungan yakni Karalloe, Lolak, Kuwil Kawangkoan, Ladongi, Pamukkulu, Bolanggo Hulu, Passeloreng, Jenelata dan Pelosika.
Di Bali dibangun 3 bendungan yakni Titab, Sidan dan Tamblang. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 7 bendungan yakni Raknamo, Rotiklod, Napun Gete, Temef, Mbay, Manikin dan Kolhua. Di Nusa Tenggara Barat dibangun 5 bendungan yakni Tanju, Mila, Bintang Bano, Beringin Sila dan Meninting. Di Provinsi Papua dan Maluku dibangun masing-masing satu bendungan yakni Bendungan Digoel dan Way Apu.
"Luas irigasi di Indonesia 7,1 juta hektar, dimana baru 11 persen yang mendapat jaminan air dari bendungan. Tambahan 65 bendungan akan meningkatkan luas irigasi yang mendapat air dari bendungan menjadi 19 persen sehingga produktivitas lahan pertanian naik. Petani dapat menanam 2-3 kali musim tanam," jelas Menteri Basuki.
Pembangunan kawasan perbatasan juga menjadi prioritas Kementerian PUPR dalam 4 tahun terakhir. Pembangunan jalan perbatasan RI-Timor Leste di NTT sepanjang 176,2 Km telah rampung. Jalan perbatasan di Kalimantan dari panjang 1.906 Km telah tembus 1.692 Km. Di Papua, jalan perbatasan sudah tembus 909 km dari total 1.098 Km.
“Jalan perbatasan kami targetkan tembus seluruhnya pada akhir 2019. Kami dibantu TNI AD saat membuka hutan dan membuat badan jalan. Setelah itu Kami lanjutkan konstruksi jalannya. Tantangan lainnya di Papua adalah kondisi alam berupa pegunungan," jelas Menteri Basuki.
Selain konektivitas di perbatasan, Kementerian PUPR pada masa kabinet kerja telah menyelsaikan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yakni Aruk, Entikong dan Badau di Kalimantan, Wini, Motaain dan Motamasin di NTT dan Skouw di Papua.
“Setiap PLBN akan dilengkapi dengan bangunan pasar yang saat ini dalam tahap konstruksi. Kawasan perbatasan akan menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru. Seperti di Skouw, transaksi yang dilakukan dengan warga Papua Nugini tidak hanya sekedar makanan kecil namun juga emas," terang Menteri Basuki.
Kementerian PUPR juga membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program rumah khusus, bantuan stimulan rumah swadaya, rumah susun dan PSU. Misalnya rumah khusus yang dibangun bagi penduduk di Asmat, para pengungsi ex timtim di Belu dan rumah nelayan di berbagai wilayah.
Turut mendampingi Menteri Basuki yakni Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Sekretaris BPIW Firman Napitupulu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang T. Iskandar, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII Miftahul Munir, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (Very)