Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah menargetkan pada Desember 2018, fasilitas pendidikan, kesehatan, agama, dan penunjang perekonomian akan berfungsi kembali di kawasan terdampak gempa bumi di Lombok, NTB.
Sedangkan untuk pembangunan dan perbaikan rumah korban gempa yang dimulai sejak September diproyeksikan selesai Maret 2019.
Demikian diungkapkan Plt Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/10/2018).
Oleh karena itu, untuk percepatan pembangunan, Sonny mengharapkan Kementerian PUPR berkerjasama dengan TNI untuk pengangkutan alat-alat penunjang pembangunan di NTB.
"Kalau alat cetak kurang, angkut dengan KRI (Kapal Republik Indonesia) ada Hercules. Jadi mohon diinventarisir dalam satu minggu ini list kebutuhan alusista untuk mengangkut kebutuhan percepatan pembangunan di NTB," ujar Sonny.
Sebagaimana kita ketahui, gempa bumi yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Juli dan Agustus 2018 telah menyebabkan kerusakan berat pada rumah warga, fasilitas umum dan sarana prasarana lainnya. Ada 41.385 rusak berat di Lombok Utara, 13.942 rusak berat di Lombok Barat, 5.995 rusak berat di Lombok Timur, 3.255 rusak berat di Lombok Tengah, 2.396 rusak berat di Mataram, 1.076 rusak berat di Sumbawa, dan 796 rusak berat di Sumbawa Barat. (ronald)