INDONEWS.ID

  • Sabtu, 01/12/2018 22:30 WIB
  • PP Manajemen PPPK Buka Peluang Pengangkatan Guru Honorer

  • Oleh :
    • very
PP Manajemen PPPK Buka Peluang Pengangkatan Guru Honorer
Presiden Jokowi berswafoto dengan para guru di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Sabtu (1/12). (Foto: BPMI)

Bogor, INDONEWS.ID -- Pemerintah memahami tugas berat dan peranan para guru yang berjuang untuk membina dan membangun bangsa lewat pendidikan.

Untuk itu, sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk mendukung guru-guru Indonesia dalam menjalankan perannya.

Baca juga : Penangkapan Menteri KKP, Presiden: Kita Hormati Proses Hukum

Dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2018 dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Presiden Joko Widodo mengatakan, untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sejumlah daerah, pemerintah secara bertahap dan berkelanjutan akan merekrut para guru untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

“Pada tahun ini rekrutmen CPNS terbanyak adalah guru yang mencapai 114 ribu guru,” ujarnya di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/12).

Baca juga : Presiden Ingatkan Gas dan Rem Harus Dilakukan Secara Seimbang

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Peraturan tersebut membuka peluang pengangkatan guru menjadi PPPK bagi yang telah melampaui usia maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi PNS. Ia menambahkan bahwa PPPK ini memiliki hak yang setara dengan PNS.

Baca juga : Presiden: Cegah dan Tindak Kegiatan yang Berpontensi Langgar Protokol Kesehatan

Sementara itu, Kepala Negara juga mendengarkan sejumlah keluhan para guru terkait profesi mereka. Sebelum ini, Kepala Negara menyampaikan bahwa pemotongan tunjangan sertifikasi bagi guru yang menunaikan ibadah seperti haji dan umrah banyak dikeluhkan oleh para guru.

“Ini urusan sakit, umrah, dan haji yang dulu dipotong sertifikasinya sekarang tidak kan? Karena kita sudah mengeluarkan peraturan mengenai itu,” kata Presiden.

Dirinya berpandangan bahwa ibadah haji dan umrah tersebut merupakan salah satu kompetensi sosial para guru. Maka itu, tambah Presiden, tak sepantasnya bila para guru yang menunaikan ibadah tersebut mendapatkan pemotongan tunjangan profesi.

“Ini sesuatu yang tidak benar yang telah kita luruskan dengan peraturan yang telah keluar,” ucapnya.

Selain itu, Kepala Negara juga mengagendakan pertemuan dengan para pengurus PGRI di minggu mendatang untuk mendengarkan Keluhan-keluhan lain seputar profesi guru ini. Presiden berjanji bahwa dirinya akan terus mengawal persoalan yang dihadapi para guru.

“Bapak/Ibu Guru, percayakan ini kepada kami. Tetapi kalau memang ada yang salah tolong saya diingatkan,” tandasnya. (Very)

 

Artikel Terkait
Penangkapan Menteri KKP, Presiden: Kita Hormati Proses Hukum
Presiden Ingatkan Gas dan Rem Harus Dilakukan Secara Seimbang
Presiden: Cegah dan Tindak Kegiatan yang Berpontensi Langgar Protokol Kesehatan
Artikel Terkini
Kasus Covid-19 Meningkat, Wiku Adisasmito Minta Semua Pihak Berbenah Diri
Pakar: Pemerintahan Sementara Bentukan Wenda Tidak Ada Dasarnya
Analisis Kemenangan Pasangan Pantas-Rizki dalam Pilkada di Mabar
BNPB Minta Masyarakat Waspada Hadapi Erupsi Gunung Semeru
Kabar Dari Kampung: Gegara Keranga, Mereka Menghadap Jaksa!
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir