Semarang, INDONEWS.ID - Kepada wartawan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih kurang penyuluh pertanian sampai 40 ribu penyuluh, padahal saat ini masih ada 17 ribu tenaga lepas.
Pemerintah pun berkomitmen untuk segera memikirkan nasib penyuluh pertanian ini tanpa melanggar aturan dan undang-undang.
“Setidaknya besok Rabu, Menteri terkait akan saya kumpulkan ke Istana bahas ini. Kalau UU-nya membolehkan, maka soal Perpres itu tinggal tandatangan, beres," ujar Jokowi di GOR Jatidiri Semarang, Minggu (3/2/2019).
Dirinya juga mengungkapkan tidak ingin memberikan janji manis kepada para tenaga bantu penyuluh pertanian tersebut. Meskipun demikian, dirinya harus melihat seperti apa dan bagaimana mengenai regulasi mengenai perihal tersebut.
"Saya tidak mau berikan janji manis, tapi kita lihat dulu regulasinya. Kita ini kan sebenarnya butuh 40.000 tenaga penyuluh, lha ini yang masih ada cuman 17.000, sisanya berarti kita rekrut juga nanti,” ujar Presiden Jokowi.
Diketahui, Presiden Jokowi pada Minggu, (3/2/2019) melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah dan bertemu langsung dengan ribuan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) di GOR Jatidiri Semarang, Minggu (3/2/2019).
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga memberikan motivasi kepada tenaga bantu penyuluh pertanian untuk tetap semangat dalam memberikan pendampingan ke para petani.
Disampaikannya, hingga saat ini, konsern pemerintah tentang kedaulatan pangan menurut juga tidak lepas dari peran serta pendamping petani.
Disaat yang bersamaan, para tenaga kerja harian lepas penyuluh pertanian ini juga mengadukan kejelasan nasib mereka lantaran masih ada 17.000 yang harap-harap cemas menanti kebijakan dari pemerintah akan status mereka.
“Masih ada 17.000 THL TBPP yang harap-harap cemas terkait nasib mereka untuk dapat diangkat pemerintah menjadi Aparatur Sipil Negara. Apalagi, dari data Kementerian Pertanian, kebutuhan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sampai 40 ribu penyuluh,” ujar Ketua THL TBPP Nasional, Gunadi di depan Presiden. (ronald)