Jakarta, INDONEWS.ID - Agar semua bangunan yang dibangun mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Negara untuk mendorong jajaran Pemerintah Daerah untuk segera menyiapkannya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Istana Negara pada, Rabu (6/2/2019).
Kiat pemerintah dalam menyelesaikan masalah sengketa lahan lambat laun mulai teratasi, khususnya setelah banyak lahan yang tersertifikasi.
Sebagamana kita ketahui, negara hingga kini masih terus berupaya untuk mengeluarkan sertifikasi lahan, mengingat di tahun 2025, Presiden Joko Widodo menargetkan seluruh lahan harus sudah tersertifikasi.
Tidak hanya itu, Presiden pun memerintahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Negara untuk mendorong jajaran Pemerintah Daerah untuk segera menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang agar semua bangunan yang dibangun mengacu pada RDTR.
"Saya titip berkaitan layanan tata ruang. Ini juga penting. Saya minta ATR/BPN mendorong jajaran pemda untuk menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rencana detil tata ruang, sehingga semua yang dibangun betul-betul mengacu RDTR ini, khususnya daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi. RDTR betul-betul dipakai sebagai acuan. Lokasi program strategis nasional. Ini penting sekali. Banyak daerah yang masuk dalam Program Strategis Nasional. Daerah-daerah rawan bencana tolong betul-betul dilihat, jangan sampai kita ulang-ulang kesalahan,” tutur Presiden Jokowi.
Sementara itu, melihat kerja keras yang sudah ditunjukan oleh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN, maka Presiden Jokowi pun memberikan apresiasinya berupa tunjangan kinerja untuk BPN agar dapat diberikan secara maksimal.
"Bahwa untuk BPN akan kita berikan tunjangan kinerja paling maksimal. Saya ngga tahu yang diajukan ke saya berapa, tapi akan saya berikan paling maksimal. Karena ini sebagai ucapan terima kasih yang ingin kita berikan pada seluruh jajaran kantor-kantor wilayah BPN seluruh Tanah Air. Terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria / BPN dari pusat ke daerah. Karena target-target yang kita berikan selalu terlampaui,” imbuh Jokowi.
Sebagai informasi, hingga saat ini dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, sebanyak 51 juta bidang tanah telah terdaftar. Sedangkan 79 juta bidang tanah sisanya menjadi target kegiatan pendaftaran tanah, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Di Tahun 2017 dan 2018, penerbitan sertifikat tanah untuk rakyat oleh BPN berhasil melampaui target yang diberikan. Meski masih ada beberapa kasus penarikan biaya untuk penerbitan sertifikat, sosialisasi pun akan terus digencarkan, guna menghindarkan rakyat dari kerugian. (ronald)