Jakarta, INDONEWS.ID - Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melakukan ikrar bersama dalam rangka Persiapan Pemilu Serentak 17 Februari mendatang di pelataran Monumen Nasional, Jumat (15/2/2019) kemarin.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa tujuan dari ikrar ini tak lain adalah sebagai sikap dalam kontestasi Pemilu untuk mengajak seluruh pegawai di lngkungan Kementerian Dalam Negeri dan seluruh masyarakat dengan cara menolak kampanye Pileg dan Pilpres dengan cara penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong.
"Kampanye Pileg dan Pilpres ini teman-teman Kemendagri dan BNPP merasa resah dan gelisah karena yang seharusnya kampanye itu kampanye beretika, bermartabat, adu konsep, adu gagasan ternyata ditengarai banyaknya hal-hal yang berbau fitnah, yang berujar kebencian hoax dan ini harus di hentikan," ujar Mendagri.
Tjahjo juga berpendapat bahwa dalam tahun politik saat ini, persaingan kontestasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang terjadi harusnya dilakukan dengan memberikan gagasan dan beradu konsep untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan demi membangun bangsa dalam jangka lima tahunan.
"Karena tujuan Pileg dan Pilpres ini adalah membangun rasa persatuan-kesatuan, memilih pemimpin yang amanah, memilih pemimpin yang punya program untuk bangsa dan negara dalam jangka pendek 5 tahun kedepan sehingga semakin mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat," tegasnya.
"Dari masukan, diskusi temen-temen Kemendagri yang kita saring selama dua bulan ini dinamis iya, tetapi harus ada kesadaran para tim sukses, kesadaran para pelaku-pelaku politik, kesadaran para simpatisan, para kader-kader politik untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Buat apa ada Pileg dan Pilpres tapi malah merusak rasa persatuan dan kesatuan sesama warga Indonesia," tutupnya. (ronald)