INDONEWS.ID

  • Kamis, 28/02/2019 23:59 WIB
  • Di Era Jokowi Sektor Pertanian Mendongrak Ekonomi Nasional

  • Oleh :
    • Syailendra
Di Era Jokowi Sektor Pertanian Mendongrak Ekonomi Nasional
Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Presiden Jokowi saat panen raya. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Indonews.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Syukur Iwantoro mengungkapkan di era pemerintahan Jokowi-JK, sektor pertanian menjadi sektor prioritas dalam mendongkrok pertumbuhan perekonomian nasional. Pada tahun 2014, Presiden Jokowi melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan reformasi terhadap faktor-faktor kritis yang selama ini menghambat percepatan pembangunan pertanian.

Pertama, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, Menteri Amran melakukan revisi pengadaan benih, alat mesin pertanian dan lainnya awalnya melalui lelang menjadi penunjukan langsung. Alhasil, bantuan turun cepat baik waktu, kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan petani.

Baca juga : Pimpin Peringatan Hari Otonomi Daerah, Mendagri Tekankan soal Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau

“Kedua, di pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan undang-undang. Salah satunya undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang lahan pertanian berkelanjutan. Sehingga lahan pertanian tidak boleh digunakan untuk kegiatan ekonomi lainnya,” kata Syukur.

Ketiga, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga melakukan perubahan-perubahan dalam proses perijinan, baik izin ekspor maupun investor. Dulu, ijin ekspor membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan, tetapi saat ini hanya butuh waktu 3 jam.

Baca juga : Mendagri Ingatkan Pemda Terus Jaga Inflasi di Tengah Instabilitas Global

“Sehingga proses izin ekspor cepat dan proses perkarantinaan tidak lagi dilakukan dipintu masuk pengeluaran, tetapi cukup petugas memeriksa secara aktif hingga memberikan sertifikat phytosanitary. Dengan begitu, di bandara dan pelabuhan tidak ada lagi pemeriksaan, tapi langsung ke negara tujuan ekspor,” papar Syukur.

Keempat, kata Syukur, perubahan pada alokasi anggaran untuk petani diperbesar. Jika dulu anggaran yang langsung ke petani dan daerah hanya 23 persen, namun di tahun 2017 dan 2018 naik menjadi 83 persen. Anggaran ini langsung ditujukan kepada petani dan apabila petani mengalami gagal panen, pemerintah menyediakan asuransi pertanian.

Baca juga : Buka SPM Awards 2024, Wamendagri Dorong Pemda Berikan Pelayanan Optimal bagi Masyarakat

“Petani tidak usah gelisah apabila terkena musibah banjir dan bencana lainnya, untuk petani pangan termasuk di dalamnya peternak sapi. Dalam waktu dekat, asuransi juga berkembang ke komoditas cabai dan bawang,” ucapnya.

Lebih lanjut Syujur menyebutkan dampak dari perubahan kebijakan ini, yakni selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, ekspor pertanian secara nasional naik 30 persen dan ekspor pertanian Provinsi jawa Barat sendiri meningkat 44 persen.

“Kemudian, Produk Domestik Bruto sektor pertanian secara nasional meningkat 42,5 persen. Untuk Jawa Barat meningkat 47,8 persen. Luar biasa Jawa Barat,”

Selain itu, inflasi pangan nasional pun selama empat tahun turun drastis. Inflasi pangan pada tahun 2014 sebesar 10,57 persen turun menjadi 1,26 persen di tahun 2017. Lebih hebat lagi inflasi di Jawa Barat, dari inflasi pangan 2014 sebesar 10,57 persen, di Jawa Barat turun 0,57 persen tahun 2017.

“Begitu pun kesejahteraan petani naik selama empat tahun pemeritahan Jokowi-JK. Yaitu Nilai Tukar Petani naik 5,43 persen dan Jawa Barat naik 10,1 persen,”

Dari capaian ini, sambung Syukur, pemerintah memberikan apresiasi kepada petani dan penyuluh. Khusus untuk penyuluh, perannya sangat luar biasa dalam melakukan pendampingan dan penerapan teknologi dan juga berhasil melakukan pergeseran petani menjadi petani milenial.

“Indonesia saat ini dijadikan percontohan dunia di dalam melakukan regenerasi petani. Tahun 2019 ini, pemerintah mencanangkan tonggak regenerasi pertanian untuk menuju lumbung pangan dunia 2045 nantinya,” ujarnya.

Sebagai penghargaan pemerintah terhadap jasa penyuluh. Di tahun 2017 sebanyak 6.000 penyuluh tenaga harian lepas diangkat menjadi PNS. Di 2018, telah disahkan pengangkatan penyuluh tenaga harian lepas sebanyak 17 ribu orang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Mudah-mudahan dengan perubahan status ini, penyuluh lebih giat lagi melakukan pendampingan dan alih generasi petani baik untuk petani maupun santri tani. Untuk percepatan ke arah tersebut, Kementan menyerahkan bantuan berupa benih dan alat mesin pertanian yang totalnya mencapai Rp 15 triliun,” tandas Syukur.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian BPPSDMP Kementan, Momon Rusmono menambahkan kegiatan ini akan menjadi tonggak sejarah dalam pengembangan SDM pertanian.

“Dengan adanya inovasi alat mesin pertanian dan pengembangan varietas diharapkan dapat meningkatkan produksi dan provitas hasil-hasil pertanian,” ucap Momon

 

 

Artikel Terkait
Pimpin Peringatan Hari Otonomi Daerah, Mendagri Tekankan soal Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau
Mendagri Ingatkan Pemda Terus Jaga Inflasi di Tengah Instabilitas Global
Buka SPM Awards 2024, Wamendagri Dorong Pemda Berikan Pelayanan Optimal bagi Masyarakat
Artikel Terkini
Pimpin Peringatan Hari Otonomi Daerah, Mendagri Tekankan soal Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau
PTPN IV Regional 4 Latih 20 Petugas PSR
Pj Bupati Maybrat hadiri Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024
Mendagri Ingatkan Pemda Terus Jaga Inflasi di Tengah Instabilitas Global
Buka SPM Awards 2024, Wamendagri Dorong Pemda Berikan Pelayanan Optimal bagi Masyarakat
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas