INDONEWS.ID

Bukittinggi, INDONEWS.ID -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur berencana merotasi penempatan pejabat eselon dua dan satu ke seluruh wilayah Indonesia. "Jadi nanti tidak ada yang namanya ini pegawai Kabupaten Agama, ini pegawai Kota Bukittinggi, dan lainnya," katanya dalam pertemuan dengan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Bukittinggi, di Bukittinggi, Jumat (28/4/2017). Dia menyatakan ASN harus menjadi perekat nasional. "Untuk mendatang, lulusan dari sekolah tinggi kedinasan akan ditempatkan di luar daerah dia berasal sehingga ini akan menjadikannya sebagai perekat nasional," ujarnya seperti dikutip Antara. Dia menginginkan ASN menjadi kunci kemajuan pembangunan di daerah, namun dia menyadari hal itu membutuhkan "peta jalan" agar terarah sesuai dengan visi misi kepala para daerah. "Bila dilihat kondisi sekarang, ASN kita didominasi oleh pegawai yang hanya ahli di bidang administrasi. Hal inilah yang harus dibenahi," kata Asman. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap ASN betul-betul orang terpilih yang mengabdi untuk kemajuan daerah. "Diharapakan pegawai yang akan mengabdi itu benar-benar terseleksi dengan baik," ujarnya. Sebelumnya, Asman mengatakan, pihaknya mewajibkan seluruh ASN mengikuti pelatihan, minimum selama 20 jam sepanjang setahun demi meningkatkan kapasitas para pamong. "Wajib setiap ASN, 20 jam per tahun harus ikut pelatihan," kata Menteri Asman Abnur di Batam Kepulauan Riau, Senin (17/4/2017). Kebijakan itu diambil setelah Menteri mengetahui sebanyak 64 persen dari sekitar 4,5 juta ASN di seluruh Indonesia hanya memiliki kemampuan administrasi saja. Menurut dia, kemampuan ASN harus ditingkatkan, tidak hanya menjadi tukang ketik di kantor. "Kalau ke kantor enggak punya keahlian, bagaimana negeri kita maju? Ini tidak boleh lagi terjadi," ujarnya. Karena itu, Kementerian PAN dan RB telah menggandeng Lembaga Administrasi Negara untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan yang dibutuhkan ASN. Ia juga menegaskan, pada pendidikan ASN para pengajar mesti seorang profesional yang berhasil, bukan lagi widyaiswara. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah. "Jangan yang ngajar widyaidaswara, yang enggak kepakai tenaganya. Maunya yang mengajar CEO berhasil. Karena pejabat tinggi diharapkan jadi motor perubahan. Widyaiswara ilmunya jaman dulu," kata dia. Pria yang pernah menjabat Wakil Wali Kota Batam itu juga bertekad seluruh ASN memiliki kualifikasi tinggi, dengan nilai "cum laude" dari perguruan tinggi. "Tidak semua orang bisa jadi PNS. Hanya orang pilihan, hanya yang cum laude," tegasnya. Penempatan jabatan ASN juga harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki. Misalnya, seorang pejabat di Dinas Perhubungan mestilah yang mengerti bidang transportasi, dan bila memungkinkan harus yang lulusan sekolah perhubungan. Karena menurut dia, masih banyak penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan keahlian. Dia mencontohkan, di sebuah daerah, seorang guru agama ditempatkan sebagai Kepala Dinas Perhubungan. (Very)