Jakarta, INDONEWS.ID – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) diterima audiensi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Dalam kesempatan pertemuan itu, PP GMKI menyampaikan komitmennya untuk selalu memerangi praktek-praktek intoleransi yang terjadi di berbagai daerah.
“Kasus intoleransi, penutupan rumah ibadah dan pelarangan ibadah semakin marak terjadi. Kami ingin sampaikan, bahwa GMKI berdiri bersama-sama pemerintah untuk memeranginya,” tegas Ketua Umum PP GMKI, Korneles Galanjinjinay.
Menurutnya, fenomena kasus intoleransi semakin marak terjadi, ada kasus penutupan dan penyegelan rumah ibadah di Jambi, Bekasi dan Bogor. Ada juga pembubaran ibadah di Medan. Kasus terakhir adalah aksi teror dan pembantaian oleh kelompok Jafar umar Thalib di Papua, dimana pemerintah terkesan tidak serius memerangi kelompok-kelompok yang melakukan aksi teror dan pembantaian atas nama agama. GMKI meminta pemerintah serius dan cepat menangani aksi teror dan pembantaian atas nama agama.
GMKI menganggap fenomone ini didasari atas kemerosotan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Karena itu GMKI mengambil bagian untuk membumikan kembali nilai-nilai Pancasila di kalangan kaum milenial melalui program “Rumah Pancasila” yang telah sukses terlaksana di puluhan kota.
Persoalan lain yang mendapat sorotan GMKI adalah persoalan kemiskinan, penegakkan hukum, pendidikan dan kasus agraria. Keempat kasus ini sangat penting ditangani, karena sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, GMKI berharap pemerintah bisa menanganinya dengan cepat dan dengan cara yang tepat.
Wapres JK menyampaikan bahwa toleransi itu harus dijalankan kedua belah pihak dan sama-sama saling memahami.
“Toleransi itu kedua belah pihak, bukan sepihak. Sama-sama harus saling memahami,” kata JK, seperti dikutip dari Medkominfo PP GMKI.
Ditambahkannya, menurut statistik, pembangunan Gereja cenderung lebih tinggi dari pembangunan Mesjid.
“Menurut statistik, lebih tinggi pembangunan Gereja daripada pembangunan Mesjid,” tambahnya.
Menjawab persolan ijin rumah ibadah, JK berdalih bahwa itu adalah kewenangan dan diatur oleh Wali Kota.
“Ibadah tidak dilarang. Tapi soal rumah ibadah, itu diatur Wali Kota,” lanjut JK.
Selanjutnya JK menyampaikan selamat atas kepengurusan baru PP GMKI yang dipimpin oleh Korneles Galanjinjinay sebagai ketua Umum dan David V. H. Sitorus sebagai Sekretaris Umum. JK mengajak semua pemuda, kaum milenial agar memiliki inovasi, meningkatkan SDM melalui pendidikan. JK juga mengajak agar semua bekerjasama menjaga kesatuan dan persatuan, khususnya para pemuda.
Ketua Umum PP GMKI, Kornels Galanjinjinay tak lupa juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada JK, karena telah banyak mendukung kegiatan kepemudaan, khususnya kegiatan GMKI. Terlebih pada saat pelaksanaan Kongres ke-XXXVI GMKI di Bogor tahun 2018. Sehingga periodeisasi kepengurusan GMKI ditingkat nasional berjalan sukses.
“Kami sampaikan terima kasih kepada Pak JK, yang selalu mendukung dan mensupport kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan diri di organisasi ini,” kata Ketua Umum PP GMKI, Korneles Galanjinjinay.
Sebagai organisasi Kader, GMKI terus melakukan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan untuk mempersiapkan pemimpin yang ahli dan bertanggung jawab untuk mengabdi bagi bangsa dan negara. Sejalan dengan itu, GMKI akan melakukan Sekolah Kepemimpinan Nasional (SKN) di Makassar pada akhir bulan Maret mendatang, dan mengundang Pak JK untuk memberikan arahan bagi 300 peserta.
Di akhir pertemuan, Korneles menyerahkan risalah hasil keputusan Kongres ke-XXXVI GMKI kepada Wapres JK, sebagai bentuk komitmen bahwa GMKI siap sebagai mitra, memberi sumbangsih pemikiran untuk kemajuan bangsa. (Very)