Jakarta, INDONEWS.ID - Adanya wacana bakal dibubarkannya DPD karena dianggap tidak berfungsi mewakili setiap daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Jimly Asshiddiqie berpendapat DPD masih bisa dipertahankan, yaitu dengan cara meningkatkan dan memperbaiki kinerja dari DPD, dan mengembalikan fungsi struktural DPD.
Hal tersebut dijelaskan Ketua Umum ICMI saat ditemui Indonews.id di ruang kerjanya, di Jakarta, Selasa (2/4/2019).
Selain itu, lanjut Jimly yang pernah menjabat Staf Ahli Menteri Pendidikan (1993-1998) dan kemudian diangkat menjadi Asisten Wakil Presiden RI B.J. Habibie ini, orang orang anggota DPD harus berasal dari non partai atau independen, netral.
" Orang orang anggota DPD harus non partai, namun saat ini tampilan DPD kurang tepat karena separuh anggotanya orang partai, nah ini kan tidak benar, DPD harus non partai". katanya.
Ditambahkan Jimly, fungsi DPD jangan dibandingkan dengan senat di Amerika yang punya kewenangan mengcover undang undang, jadi kalau DPD masuk dibidang legilasi posisinya akan lemah dibanding dengan DPR.
"Selama ini kan berusaha untuk rebutan pekerjaan dengan DPR, jadinya tidak partnership dia, tidak bermitra. Jadi bermusuhan. Rata-rata orang DPR nggak suka begini. Di DPR itukan orang partai, dia harus partnership dengan tokoh-tokoh yang duduknya di DPD," bebernya.
Menurut Ketua ICMI ini, DPD harus bermitra dengan DPR bukan bermusuhan. Dalam kepemerintahan, DPD itu mempunyai sasaran harus tertuju seperti bagaimana sama sama dengan DPR melakukan lebih meningkatkan fungsi pengawasan.
" Fungsi pengawasan itu yang lebih ditingkatkan bukan legislasi, DPD hanya memberi saran pertimbangan," imbuh Jimly.
Ditambahkannya lagi, DPD harus lebih akrab dengan media, civil sociaty, sehingga nantinya akan dapat tampil dihargai sama masyarakat, karena DPD tidak membuat keputusan, kalau DPD tidak membuat keputusan maka bisa saja dimata publik DPD itu jadi bagus, nah ini tergantung mengelola dan mengolah.
" Jadi saya berpendapat jangan dulu meloncat pada kesimpulan dibubarkannya DPD itu, ya kita perbaiki dulu, yaitu kita jangan fokus kepada fungsi legislasi tapi kita lebih fokus ke fungsi pengawasan," kata Jimly
Dikatakan Jimly, DPD itu bisa menjadi penting atau juga dapat dibuat lebih penting dari yang sekarang ini, apalagi DPD setiap berbicara tidak mengatasnamakan kelompok, melainkan DPD berbicara atas nama ketokohan orang perorang.
Kemudian dilihat dari fungsinya, DPD adalah dewan perwakilan daerah, namun saat ini keberadaan DPD di daerah kurang maksimal dimata pemerintah daerah. Padahal tidak semua gubernur atau kepala daerah mempunyai akses yang mudah kementerian atau ke pemerintah pusat, Nah disanalah seharusnya DPD tampil mewakili kepala daerah membawa aspirasi kemajuan daerah itu ke tingkat nasional.
" Karena sebagai perwakilan di daerah DPD disetiap provinsi ada kantor DPD, jadi DPD itu ada dua kantornya di Senayan Jakarta dan di ibukota provinsi. tapi rata rata kantor DPD di daerah tidak berfungsi, dan saya harus mengaktifkan kembali fungsi DPD di daerah," ungkap mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden(Wantimpres) Bidang Hukum dan Ketatanegaraan.
Berangkat dari hal tersebutlah, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. tergerak untuk memperbaiki dan mengembalikan kembali DPD sesuai dengan fungsinya, sehingga DPD bisa berwibawa dimata pemerintah dan masyarakat, dengan mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan no urut 32 pada Pemilu 2019. (Lka)