Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Informasi Pusat (KIP) mendorong penyelenggara pemilu untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pesta demokrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ketua KIP Gede Narayana mengatakan bahwa KIP selalu membangun hubungan komunikasi, koordinasi, serta konsultasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tujuannya dalam rangka pelaksanaan informasi publik seputar pemilu 2019.
"Informasi publik itu haruslah sampai ke tangan masyarakat. Disitu peran dari Komisi Informasi," kata Gede saat melakukan sosialisasi di Car Free Day Bundaran HI, Jakarta, Minggu (7/4).
Gede menjelaskan, tugas dan peran dari KIP adalah untuk sosialisasi mengenai informasi publik. Bukan untuk sosialisasi seputar pemilu.
"Kami dari Komisi Informasi pada pagi hari ini, bertujuan melaksanakan sosialisasi informasi publik, bukan sosialisasi pemilu," jelas Gede.
Lanjut Gede, KIP berperan untuk melihat, memonitor dan mendorong, agar informasi publik yang dihasilkan oleh KPU sudah sampai ke seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih.
Gede berharap, pemilu 2019 yang merupakan pemilu serentak pertama kali di Indonesia ini, dapat berjalan dengan aman dan damai.
"Saya mengharapkan supaya, pemilu di Indonesia yang pertama kali ini secara serentak pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 berjalan dengan aman, damai dan lancar. Sehingga kita dapat menghasilkan para pemimpin yang amanah pilihan dari masyarakat,"
Sosialisasi Pemilu untuk Negeri ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, dengan mengundang ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos. (Very)