Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) soal Rencana Pemindahan Ibu Kota. Kata Jokowi, pembicaraan terkait pemindahan ibu kota harus dibicarakan secara luas dan jangka panjang.
"Kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara, dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," kata Jokowi seperti dilansir dari setkab.go.id, Senin (29/4/2019).
Dalam rapat itu, Jokowi juga menekankan, apakah DKI Jakarta mampu menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik dan sekaligus sekaligus pusat bisnis. Apalagi, di beberapa negara maju, pemindahan ibu kota sudah pernah dilakukan, seperti di Malaysia, Korea Selatan, Brazil, dan Kazakhstan.
“Sekali lagi, kita ingin kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini.”
Presiden Jokowi menegaskan pemindahan ibukota ini harus dilakukan dengan persiapan matang, seperti sisi pilihan lokasi yang tepat termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya dan juga soal pembiayaannya.
Walapun wacana pemindahan ibukota ini sudah tersebar dari jaman Pemerintahan Soekarno, namun Presiden RI usungan PDIP ini tetap optimis akan terwujud.
“Tapi saya meyakini, Insyaallah, kalau dari awal kita persiapkan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan.” optimis Joko Widodo.
Dalam ratas tersebut ada sejumlah wilayah daerah yang diusulkan untuk lokasi pemindahan ibukota negara yang baru, yaitu Banten, wilayah Jonggol di Jawa Barat, Palangkaraya di Kalimantan dan Mamuju di Sulawesi. Dari sejumlah wilayah tersebut, Presiden Jokowi lebih memilih untuk memindahkan Ibukota negara di wilayah Timur Indonesia yaitu Palangka Raya. Namun demikian usulan presiden tersebut masih terus akan dikaji dari berbagai sektor terkait kelayakannya menjadi Ibukota Negara RI.
Lalu mengapa DKI Jakarta dinilai sudah tidak layak jadi Ibukota Negara lagi...?
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan sebuah survei, dari 390 kota, Jakarta terklasifikasi sebagai kota terburuk keempat berdasarkan kondisi lalu lintas pada jam sibuk.
Untuk tingkat kepuasan pengemudi, Bambang bilang, DKI Jakarta memperoleh peringkat sembilan terburuk, serta kinerja kemacetan terburuk, 33.240 Stop-Start Index serta grid lock yang mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antar kementerian lembaga kadang-kadang tidak efektif dan menimbulkan kerugian.
"Kerugian ekonomi yang diakibatkan tahun 2013 sebesar 56 triliun per tahun, yang kami perkirakan angkanya sekarang sudah mendekati Rp100 triliun per tahun dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta.”
Masalah banjir yang terus terjadi di DKI Jakarta pun menyebabkan wacana pemindahan ibu kota ini terus dilakukan. Banjir yang dimaksud, enggak cuma banjir dari hulu tapi juga banjir akibat penurunan muka tanah di pantai utara Jakarta.
Selain itu, kenaikan permukaan air laut hingga 50 persen menyebabkan Jakarta terkategori sebagai wilayah rawan banjir dengan tingkat kerawanan banjir di bawah sepuluh tahunan. Padahal, lanjut Bambang, idealnya sebuah kota besar kerawanan banjirnya bisa minimum 50 tahunan.
“Penurunan muka air tanah di utara rata-rata 7,5 cm per tahun dan tanah turun sudah mencapai 60 cm pada periode 89-2007 dan akan terus meningkat sampai 120 cm karena pengurasan air tanah. Sedangkan air laut naik rata-rata 4-6 cm karena perubahan iklim.”
Hal senada juga diutarakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menanggapi wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia ini. Dikatakan Anies perpindahan Ibu Kota dipicu ketimpangan dan pemerataan ekonomi.
"Pak presiden juga menggarisbawahi bahwa tantangan utama di Indonesia hari ini adalah adanya ketimpangan distribusi kesejahteraan dan juga distribusi penduduk," ujar Anies ditemui di Pasar Kenari, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).
Anies mengakui penduduk di Pulau Jawa memang sangat besar, sementara di pulau lain tidak begitu banyak. Namun, Anies menegaskan, jadi atau tidaknya Ibu Kota pindah dari Jakarta, yang jelas ia akan menyelesaikan permasalahan di Jakarta.
Lebih lanjut, Anies bilang masih banyak pekerjaan berat yang dihadapi di Jakarta, seperti kebutuhan air bersih yang belum merata hingga transportasi yang menjangkau seluruh warga.
"Mengapa, karena kebutuhan tentang air, tentang transportasi pengelolaan lingkungan hidup itu selalu menjadi kebutuhan dan itu harus diselesaikan." katanya.
Wacana pemindahan Ibukota negara ini merupakan wacana ataupun ide yang spektakuler sejak jaman Soekarno, walaupaun wacana ini sempat menguap yang dikarenakan ketidak ada pastian soal konsep ataupun keputusan bentuk pemindahannya.
Hal ini tentunya juga menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat, yaitu apa yang akan dipindahkan atau bagaimana sistematisnya kok ibukota negara bisa dipindah ?
Bambang Brodjonegoro kembali menjelaskan bahwa pemindahan ibukota ini hanya pusat pemerintahan yang pindah. Dijelaskan Bambang ibu kota baru ini bakal diposisikan untuk fungsi pemerintahan pusat saja. Sebut saja seperti lembaga eksekutif, kementerian/lembaga, legislatif parlemen seperti MPR, DPR, DPD.
Selain itu juga lembaga yudikatif seperti kejaksaan, Mahkamah Konstitusi (MK) dan seterusnya, kemudian pertahanan keamanan seperti Polri-TNI, serta kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia.
Sedangkan fungsi jasa keuangan, perdagangan dan industri, kata Bambang, bakal tetap berada di Jakarta seperti Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
“Ini konsep yang kita coba tiru dari beberapa best practice yang sudah dilakukan di negara lain." jelas Bambang.
Dan bagaimana dengan Jakarta..
Bambang mengutarakan Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis bahkan harus sudah menjadi pusat bisnis yang levelnya regional atau level Asia Tenggara.
Dalam rapat ini, turut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI, Kapolri dan para kepala daerah dari DKI, Jabar dan Banten.