Banten, INDONEWS.ID - Terkait rencana pemindahan Ibu Kota yang baru untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan segera melakukan pembahasan dengan badan legislatif. Tidak hanya itu, rencana pemindahan ini juga dinilai perlu dikonsultasikan ke sejumlah pihak.
"Nanti juga kita akan konsultasikan ke DPR juga, ke tokoh-tokoh formal maupun informal, tokoh politik, tokoh masyarakat," ujar Presiden Joko Widodo kepada wartawan saat melakukan kunjunga kerja di Banten, Selasa, (30/4/2019).
Menurut Presiden, pembahasan tersebut perlu dilakukan karena menyangkut visi ke depan membangun ibu kota pemerintahan representatif. Tidak hanya itu, menurutnya rencana pemindahan ibu kota iniperlu dilindungi payung hukum dan juga beberapa kajian terkait juga akan diintensifkan.
"Ya, nanti semua. Baik kajian hukum, kajian sosial, politik, semuanya kalau sudah matang nanti diputuskan, tapi ini tetap harus dikonsultasikan ke DPR," kata Jokowi.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas yang digelar pada Senin (29/4/2019), Presiden Joko Widodo ingin memindahkan ibu kota ke luar pulau Jawa. Pilihan tersebut dipilihnya setelah dirinya menolak dua pilihan, dimana dua pilihan tersebut masih memilih Pulau Jawa sebagai opsi pilihan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengusulkan tiga pilihan pemindahan Ibu Kota. Alternatif pertama dan kedua, dipindahkan ke wilayah lain di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Jokowi menilai pemindahan ke luar Pulau Jawa merupakan solusi paling sesuai saat ini. Hampir setengah penduduk Indonesia menetap di Pulau Jawa, sekitar 57 persen dari total populasi penduduk. (rnl)