Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan aturan terbaru bagi kepala daerah untuk mengajukan izin sepuluh hari sebelum melakukan perjalanan dinas keluar negeri. Aturan terbaru ini sangat ketat dan berbeda dengan aturan sebelumnya. Aturan telah berlaku mulai dari tanggal 1 Juli kemarin.
Dalam aturan tersebut, Tjahjo memerintahkan kepada seluruh kepala daerah yang hendak berangkat keluar negeri untuk terlebih dahulu mengajukan izin kepada Kementrian Dalam Negeri. Adapun pengajuan izin ini berlaku untuk semua gubernur, bupati dan wali kota.
"Permohonan izin dinas ke luar negeri, apabila diberikan kurang dari sepuluh hari sebelum keberangkatan akan terkendala dengan limit waktu dalam proses penyelesaian administrasi perjalanan dinas luar negeri,"kata Tjahjo di Jakarta, Selasa,(02/07)
Ia mengatakan bahwa aturan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk upaya penertiban administrasi bagi semua kepala daerah. Terutama dalam hal urusan perjalanan dinas yang selama ini sering bermasalah. Selain berlaku untuk kepala daerah, aturan ini juga berlaku untuk ASN dan anggota DPRD di daerah.
`Sehubungan dengan hal itu, kiranya permohonan izin perjalanan dinas luar negeri oleh Pemerintah Daerah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri 10 (sepuluh) hari sebelum keberangkatan ke luar negeri` demikian salah satu pennggalan surat edaran tersebut.
Lebih lanjut ia menjelaskan, sebenarnya aturan tersebut telah tertuang dalam UU tentang administrasi negara. Jadi, apa yang dibuat oleh Kementrian Dalam Negeri hari ini hanya ingin mempertegas bunyi UU yang sudah ada.
Selain itu, upaya penegasan berkaitan dengan aturan tersebut di atas juga berhubungan dengan proses administrasi di Kemendagri dan Kementerian Sekretariat Negara. Dengan waktu sepuluh hari untuk mengajukan izin, kementerian mempunyai kesempatan lebih banyak untuk memproses pengajuan izin tersebut.*(Marsi Edon)