Jakarta, INDONEWS.ID - Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Jakarta Utara mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriska Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Sattar Taba. KBNU Jakarta Utara mengatakan telah menemukan 20 kasus dugaan korupsi di PT KBN dalam kurun waktu 2014-2016.
"KPK harus periksa H.M. Sattar Taba atas 20 kasus di KBN dengan kerugian negara sebesar Rp 64,1 Miliyar," ujar koordinator KBNU Jakarta Utara Wahyudin di Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Wahyudin mencontohkan kasus dugaan korupsi di PT KBN tersebut di antaranya adalah terkait kerjasama sewa tanah antara PT KBN dan dua investor PT Sion dan PT Karya Teknik Persindo yang diduga harga sewanya dimurahkan. Akibatnya, kata Wahyudin, ada potensi kerugian negara sebesar Rp4.235.153.520.
"Ada juga dalam proyek penggunaan lahan depo oleh PT Kharisma Astra Nusantara seluas 23.000m², ternyata tidak dibuatkan Surat Perjanjian sewa menyewa. Tercatat, sejak Desember 2013 s.d. Pemeriksaan SPI 22 Juni 2015 baru melakukan angsuran pembayaran sebesar Rp5.385.000.000," papar Wahyudin.
Wahyudin menyebut ada banyak modus yang ditemukan KBNU Jakarta Utara dalam kasus proyek PT KBN. Di antaranya adalah dengan memainkan perjanjian kontrak. Disebutkan Wahyudun, oknum PT KBN tidak segan-segan melakukan wanprestasi dalam menjalankan perjanjian kontrak demi tujuan tertentu.
"Kami menduga modus ini juga dilakukan dalam kasus PT KBN dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN) terkait masalah pengelolaan Pelabuhan Marunda. Hal ini terlihat dari Addendum Kontrak yang sampai terjadi tiga kali dan hingga saat ini masih berlart-larut. Bahkan kasus ini terlihat janggal dengan dimenangkannya PT KBN oleh Hakim/Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta," katanya.
Lebih lanjut, Wahyudin meminta agar 20 kasus dugaan korupsi di PT KBN harus diaudit dan diinvestigasi lebih lanjut. Bahkan, kata dia, KBNU Jakarta Utara mendorong Dirut KBN diperiksa dan harta kekayaannya diaudit. Tak sampai di situ, KBNU juga meminta KPK untuk memeriksa hakim, 3 dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan 3 hakim lainnya dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memutuskan perkara PT KBN dengan PT KCN.
Wahyudin mengatakan KBNU Jakarta Utara sebelumnya sudah menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK. Selain aksi demonstrasi, KBNU Jakarta Utara juga malaporkan dugaan korupsi di PT KBN ke KPK dengan tanda terima laporan 004/KNU/VII/2019 dengan nomor registrasi: 56/200.
"Tadi kami menyerahkan bukti tambahan ke KPK," kata dia.
Secara terpisah, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman mengatakan KPK harus memperhatikan dugaan korupsi di PT KBN. Sebab, katanya, BUMN yang menguasai 600 hektar dari seluruh kawasan industri di DKI Jakarta, menjadikan PT KBN jadi primadona di kalangan pengusaha bahkan penguasa. Tetapi pengelolaan PT. KBN ternyata amburadul. Hal ini dibuktikan ditemukan 20 kasus di KBN dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp.64.1 miliar.
"Lebih mengkhawatirkan lagi tidak sedikit juga swasta yang diuntungkan dengan kebijakan PT KBN, mulai dari biaya sewa di bawah rata-rata sampai perjanjian kontrak yang bikin rugi PT KBN. Kalau sudah begini KPK harus turun tangan segera, Panggil dan periksa Sattar. Saya tunggu kejujuran KPK untuk periksa Dirut KBN," kata Jajang. (Very)