Jakarta, INDONEWS.ID - Kepala BNPB Doni Monardo menjelaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada sebanyak 1.963 desa, sejumlah 556 kecamatan, dan sebanyak 79 kabupaten yang terdampak kekeringan, hingga Senin (15/7/2019), yaitu di Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT.
Hal tersebut dijelaskan Doni usai mengikuti rapat terbatas yang membahas soal Antisipasi Dampak Kekeringan, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019) petang.
Dikatakan Doni, pihaknya telah telah mendapatkan permohonan dari para kepala daerah untuk hujan buatan dalam mengatasi dampak kekeringan.
Dan sesuai arahan Presiden, BNPB siap mengadakan hujan buatan ini.
“BNPB tentu tidak bisa sendirian. Perlu kerja sama dengan beberapa lembaga khususnya BMKG, BPPT, dan markas besar TNI,” imbuhnya.
Menurutnya, teknologi modifikasi cuaca ini juga tergantung dari keadaan awan, apabila awannya masih tersedia maka sangat mungkin hujan buatan masih bisa dilakukan.
Selain itu untuk mengatasi kekeringan ini untuk jangka menengah dan panjang, pihalknya telah melaporkan kepada Presiden RI tentang perlunya penyiapan bibit pohon agar masyarakat bisa menjaga lingkungan dan juga tersedianya sumber air.
Menurut Doni, ada jenis pohon yang mempunyai kemampuan menyimpan air, antara lain adalah sukun.
Terkait kebakaran hutan dan lahan, Doni Monardo mengemukakan, Presiden menekankan pentingnya pencegahan.
“Mencegah jauh lebih baik dibandingkan operasi pemadaman,” ujar Doni.
Ia menambahkan, setiap provinsi mendapatkan alokasi sekitar 1.512 personel gabungan. Mereka ini nanti melakukan sosialisasi tentang pentingnya upaya pencegahan.
Karena dari data-data yang berhasil dikumpulkan, sebagian besar atau 99% kebakaran hutan dan lahan ini karena manusia,” terangnya.
Menurut Kepala BNPB Doni Monardo, sejauh ini sudah ada 5 provinsi yang menyatakan status darurat terkait kebakaran hutan dan lahan, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. (Lka)