Jakarta, INDONEWS.ID -- Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar menggabungkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Hal itu, katanya, dimaksudkan agar tidak menimbulkan tumpang tindih terkait kebijakan.
"Sudah saatnya digabungkan kembali (Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian)," ujar Faisal di Jakarta, Rabu (17/7).
Menurutnya, penggabungan dua kementerian ini diperlukan agar tidak terjadi perbedaan kebijakan terutama terkait dengan impor. Pasalnya, pengusaha seringkali mengalami dilema terkait kebijakan yang saling bertentangan.
Keluhan juga sering dialami pelaku usaha terkait pemenuhan kebutuhan barang dalam negeri.
Selain itu, Faisal juga mengusulkan agar posisi menteri itu tidak diisi oleh kalangan politik. Hal itu untuk menghindari adanya kepentingan golongan tertentu.
Menurut Faisal salah satu sebab yang membuat kinerja kedua kementerian itu tidak maksimal adalah posisi menteri yang diisi dari kalangan partai politik.
"Harapan saya yang memimpin jangan dari kalangan partai lagi," katanya.
Saran dari Faisal ini mendapat dukungan dari kalangan pengusaha. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi Lukman mengatakan penggabungan dua kementerian ini dapat membuat sinkronisasi kebijakan.
"Saya setuju, karena kadang-kadang kebijakannya tidak bisa dipisahkan arahnya. Kalau pun masih dipisahkan harus tetap sinkron. Selama ini ada hal yang kadang satu kanan satu kiri," ujarnya.
Terkait siapa yang pantas mengisi kursi menteri apabila digabung, Adhi menyerahkannya kepada Presiden Jokowi.
"Yang penting kebijakan presiden dilaksanakan, orang politik bagus ada, pengusaha jelek juga ada. Tidak harus politisi, pengusaha, atau akademisi. Kalau bagus silahkan," pungkasnya. (Very)