Jakarta,INDONEWS.ID - Partai Politik baik yang berada dalam koalisi pemerintah maupun di luar pemerintah, menginginkan posisi kursi ketua MPR RI karena berkaitan dengan rencana amandemen terhadap UUD 1945. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Korbid Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat menghadiri acara Rapimnas II Soksi 2019 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.
"Mengapa kursi ketua MPR menjadi rebutan? Selain ingin menunjukkan kewibawaan dan keberhasilan sebuah partai, kursi MPR ke depan sangat penting dan strategis karena terkait dengan keinginan untuk melakukan amandemen," kata Bamsoet seperti dilansir detik.com, Minggu,(28/07/2019)
Menurutnya, perebutan kursi ketua MPR jauh lebih sulit apabila dibandingkan dengan meraih kursi menteri di pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan. Hal ini disebabkan karena jatah kursi ketua MPR jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jatah kursi menteri di kabinet.
"Jatah menteri cukup banyak. Itu justru menjadi masalah adalah di parlemen, perebutan kursi ketua MPR masih terjadi di kalangan koalisi itu sendiri," jelasnya.
Kader Golkar yang juga menjabat sebagai ketua DPR ini menerangkan, partai Golkar layak mendapatkan jatah kursi ketua MPR. Tetapi, ia menegaskan, partainya akan mempertimbangkan rekan-rekan koalisi yang menginginkan posisi yang sama seperti Partai Kebangkitan Bangsa.(PKB)
PKB sejauh ini memang telah mendorong ketua umumnya untuk menduduki posisi ketua MPR. Alasan inilah yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi Partai Golkar untuk merebut posisi tersebut.
"Golkar sebagai pemenang kedua merasa sangat pantas untuk mendapat jatah Ketua MPR. Tetapi PKB juga mengincar kursi itu. Untuk meredakan ketegangan di internal koalisi, perlu ketegasan Presiden Jokowi. Saya yakin Presiden Jokowi mampu menghadapinya dengan elegan. Karena koalisi sangat penting bagi Pak Jokowi dan pemerintahannya periode kedua yang akan datang,"ungkap Bamsoet.
Lebih lanjut ia menjelaskan, posisi ketua MPR sangatlah strategis karena berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki. Karena itu, semua partai politik menginginkan kadernya untuk menempati posisi tersebut.
Ia juga menyampaikan tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depan. Menurutnya, radikalisme merupakan masalah serius yang menjadi tantangan dan pekerjaan terberat bagi bangsa Indonesia selama beberapa tahun ke depan.
Karena itu, lembaga negara seperti MPR yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan strategis kenegaraan mesti dikendalikan oleh orang-orang yang mempunyai komitmen terhadap Pancasila. Dengan demikian, ia tidak akan berani untuk melakukan kompromi terhadap kelompok-kelompok yang ingin mengganggu keberadaan Pancasila.
"Ke depan tantangan kita bukan masalah ekonomi lagi, tapi masalah radikalisme. Dalam pembicaraan dengan Pak Presiden, Presiden tidak galau soal ekonomi, beliau galau dengan tantangan yang lebih besar yaitu radikalisme," pungkasnya.*(Marsi)